Realisasi Penyaluran KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya Capai Rp562,54 Miliar: Sektor Perdagangan Mendominasi

Hingga September 2025, Penyaluran KUR Papua Barat Daya dan Papua Barat mencapai Rp562,54 miliar kepada 8.519 debitur, dengan sektor perdagangan sebagai motor utama. Simak detailnya!

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat capaian signifikan dalam realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hingga September 2025, total penyaluran KUR telah mencapai angka Rp562,54 miliar. Dana ini disalurkan kepada 8.519 debitur yang tersebar di kedua provinsi tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM.

Satriyo Budi Cahyono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Papua Barat, menjelaskan bahwa sektor perdagangan menjadi pendorong utama realisasi ini. Kontribusi sektor perdagangan mencapai Rp303,99 miliar, atau sekitar 52,03 persen dari total penyaluran. Angka ini mengindikasikan vitalnya peran sektor ritel dan konsumsi dalam perekonomian lokal.

Penyaluran KUR ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM di Papua Barat serta Papua Barat Daya. Dengan fokus pada sektor-sektor produktif, diharapkan KUR dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Skema pembiayaan mikro mendominasi, menunjukkan prioritas pada pelaku usaha kecil.

Sektor Dominan dalam Penyaluran KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sektor perdagangan secara konsisten menjadi tulang punggung utama dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Realisasi penyaluran di sektor ini mencapai Rp303,99 miliar, menyumbang lebih dari separuh total dana KUR yang disalurkan. Dominasi ini menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat yang berpusat pada usaha kecil berbasis ritel dan perdagangan barang konsumsi.

"Porsi terbesar masih diserap sektor perdagangan karena menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kontribusinya 52,03 persen dari total penyaluran," ungkap Satriyo Budi Cahyono. Tren positif ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap UMKM di sektor perdagangan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain perdagangan, sektor lain yang juga memiliki porsi signifikan dalam Penyaluran KUR Papua Barat Daya dan Papua Barat adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan. Sektor ini menyerap Rp67,03 miliar, menunjukkan potensi besar di bidang agraris. Sektor jasa kemasyarakatan juga tidak kalah penting dengan realisasi Rp60,91 miliar, mendukung beragam layanan sosial dan komunitas.

Meskipun sektor perdagangan mendominasi, DJPb menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan KUR produktif. Pembiayaan untuk sektor pertanian dan usaha berbasis produksi diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Hal ini krusial untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi.

Skema Pembiayaan KUR yang Dimanfaatkan di Dua Provinsi

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua Barat dan Papua Barat Daya menggunakan tiga skema pembiayaan yang berbeda, disesuaikan dengan skala kebutuhan usaha. Skema KUR mikro menjadi yang paling banyak dimanfaatkan, dengan realisasi mencapai Rp309,19 miliar. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang membutuhkan modal adalah usaha berskala kecil.

Skema KUR kecil juga memiliki porsi yang substansial, dengan total penyaluran sebesar Rp251,59 miliar. Sementara itu, skema KUR supermikro, meskipun nominalnya lebih kecil yaitu Rp1,75 miliar, tetap berperan penting dalam menjangkau pelaku usaha ultra mikro. Ketiga skema ini dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan modal kerja dan investasi bagi UMKM.

Dominasi penyerapan pada skema mikro mencerminkan kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil masih menjadi prioritas utama. Hal ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi berbasis UMKM di kedua provinsi. Jumlah debitur KUR mikro mencapai 7.395 orang, diikuti oleh KUR kecil dengan 919 debitur, dan KUR supermikro dengan 205 debitur.

Fokus pada skema mikro dan kecil ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan usaha dari tingkat paling dasar. Dengan demikian, Penyaluran KUR Papua Barat Daya dan Papua Barat diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi Penyaluran KUR Berdasarkan Wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebar merata di berbagai kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, meskipun dengan konsentrasi yang berbeda. Hingga triwulan III tahun 2025, total penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat mencapai Rp244,03 miliar kepada 3.630 debitur. Manokwari menjadi daerah dengan penyerapan KUR tertinggi di provinsi ini.

Di Provinsi Papua Barat, Manokwari mencatat realisasi Rp103,46 miliar dengan 1.429 debitur, menjadikannya pusat ekonomi penting. Daerah lain yang juga signifikan adalah Teluk Bintuni dengan Rp50,15 miliar (657 debitur), Fakfak Rp39,49 miliar (729 debitur), dan Kaimana Rp33,22 miliar (517 debitur). Teluk Wondama dan Manokwari Selatan juga menerima penyaluran, melengkapi distribusi di provinsi ini.

Sementara itu, Penyaluran KUR Papua Barat Daya mencapai Rp318,52 miliar kepada 4.889 debitur. Kota Sorong memimpin dengan realisasi Rp192,62 miliar kepada 3.046 debitur, menunjukkan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Kabupaten Sorong Selatan menyusul dengan Rp60,46 miliar (720 debitur), dan Kabupaten Sorong dengan Rp40,04 miliar (706 debitur).

Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw juga menerima bagian dari Penyaluran KUR Papua Barat Daya, melengkapi sebaran di provinsi termuda ini. Data ini menunjukkan bahwa program KUR telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan wilayah, mendukung pengembangan ekonomi lokal secara komprehensif.

Sumber: AntaraNews