Penyaluran KUR Papua Barat dan Papua Barat Daya Tembus Rp735,59 Miliar di Tahun 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sepanjang tahun 2025, realisasi KUR mencapai angka fantastis Rp735,59 miliar.

Dana tersebut disalurkan kepada 11.171 debitur, mayoritas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran KUR ini menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II DJPb Papua Barat, Satryo Budi Cahyono, menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor UMKM di kedua wilayah tersebut.

Total penyaluran KUR di Papua Barat tercatat sebesar Rp330,22 miliar untuk 5.035 debitur. Sementara itu, Papua Barat Daya menerima alokasi lebih besar dengan total Rp405,37 miliar kepada 6.138 debitur.

Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses permodalan. Dukungan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satryo Budi Cahyono menekankan bahwa penyaluran KUR adalah upaya berkelanjutan. Tujuannya agar pemanfaatan KUR semakin merata ke sektor-sektor produktif.

Di wilayah Papua Barat, Kabupaten Manokwari menjadi penerima KUR terbesar dengan Rp137,20 miliar untuk 1.969 debitur. Disusul Kabupaten Teluk Bintuni Rp68,34 miliar dan Kabupaten Fakfak Rp54,09 miliar.

Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan juga menerima alokasi signifikan. Hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak memiliki debitur KUR pada periode tersebut.

Untuk Papua Barat Daya, Kota Sorong mendominasi dengan realisasi Rp242,67 miliar bagi 3.711 debitur. Angka ini menjadikannya daerah dengan penyaluran KUR tertinggi di kedua provinsi.

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat juga berkontribusi pada total penyaluran. Distribusi ini mencerminkan kebutuhan modal kerja yang bervariasi di setiap daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR dengan realisasi Rp386,58 miliar. Hal ini mengindikasikan tingginya kebutuhan modal kerja di sektor tersebut.

Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menempati posisi kedua dengan Rp92,23 miliar. Kemudian diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar Rp78,99 miliar.

Penyaluran KUR menggunakan tiga skema utama yaitu KUR Mikro Rp415,56 miliar, KUR Kecil Rp317,09 miliar, dan KUR Super Mikro Rp2,94 miliar. Diversifikasi skema ini menyesuaikan skala kebutuhan usaha.

Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan bantuan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp11,58 miliar. Dana ini diberikan kepada 1.885 debitur di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Program UMi ditujukan bagi pelaku usaha yang belum bankable atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR. Penyalurannya dilakukan oleh lembaga nonbank seperti Pegadaian.

Satryo menjelaskan perbedaan fundamental antara KUR dan UMi. KUR disalurkan melalui perbankan, sementara UMi melalui lembaga keuangan nonbank.

Sumber: AntaraNews