Rakyat Kini Jadi Pemilik Energi, Bahlil Bawa Arah Baru ESDM
Sektor yang dulu didominasi pemain besar kini perlahan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.
Satu tahun sudah Bahlil Lahadalia memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu yang relatif singkat, arah kebijakan energi nasional mulai berubah signifikan. Sektor yang dulu didominasi pemain besar kini perlahan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.
Sejumlah program diluncurkan dengan semangat yang sama: berpihak pada rakyat. Mulai dari sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM khusus nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan. Semua kebijakan ini diarahkan untuk menegakkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.
"Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945," ujar Bahlil saat membuka Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Listrik Masuk Desa, Menteri Turun ke Lapangan
Salah satu capaian yang paling terasa adalah program Listrik Desa dan BPBL. Pemerintah terus memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri. Bahlil bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan, memastikan kabel listrik benar-benar terpasang hingga ke rumah warga.
Ia mengaku tak ingin ada anak Indonesia yang masih belajar dalam gelap, mengingat masa kecilnya dulu.
"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," katanya saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
Tambang Kini untuk Rakyat, Bukan Segelintir Elite
Reformasi juga terjadi di sektor pertambangan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah membuka peluang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Kebijakan ini menandai perubahan besar: rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi turut menjadi pelaku pengelolaan sumber daya alam.
"Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku," tegas Bahlil.
Kementerian ESDM juga tegas terhadap pelanggaran. Ratusan izin usaha pertambangan dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek), sementara tambang ilegal ditindak melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bersama lembaga penegak hukum lainnya.
Migas dan BBM Rakyat Tetap Jadi Prioritas
Kebijakan BBM Satu Harga dan BBM untuk nelayan kecil terus dilanjutkan agar para nelayan bisa melaut tanpa beban biaya besar. Di sektor migas, pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua, melibatkan masyarakat sekitar melalui skema tata kelola sumur rakyat. Selain meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat.
Satu tahun perjalanan Bahlil di Kementerian ESDM menandai arah baru sektor energi nasional: lebih inklusif, lebih adil, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Program demi program tidak hanya soal infrastruktur atau produksi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemandirian bangsa — cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan satu per satu.