Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Update: Korban Kecelakaan KRL Terhantam KA Argo Bromo Bertambah jadi 16 Orang Meninggal

{{caption}}
Mantan Gubernur Lampung Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

{{caption}}
Buruh Rayakan May Day 2026 di Monas, Presiden Prabowo hingga Serikat Buruh Bakal Hadir

{{caption}}
PSG vs Bayern: Lini Pertahanan Jadi Sorotan, Seperti Gol Anak Sekolah

{{caption}}
Dirut KAI soal Perlintasan Kereta Dikuasai Ormas: Tak Penuhi Standar, Kami Tutup!

{{caption}}
PSG Vs Bayern, Laga Megah yang Dinodai Selebrasi Kelewat Batas Les Parisiens

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Beda Ketegasan Prabowo soal IKN dengan Jokowi, Blokir Anggaran Jumbo Pilih Penghematan

Dia mengungkap anggaran pembangunan IKN tahun 2025 belum direalisasikan karena masih diblokir Kementerian Keuangan.

{{caption}}
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

PNS
{{caption}}
Anggaran Dipangkas Prabowo, Airlangga Padamkan Sebagian Lampu Gedung Kementerian Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

{{caption}}
Minta Anggaran IKN Tak Dipangkas, Basuki Segera Surati Menkeu Sri Mulyani

Prabowo menyetujui bahwa pahu anggaran untuk OIKN tahun 2025 sebesar Rp6,3 triliun.

IKN
{{caption}}
Efisiensi Anggaran, MPR Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Sosialisasi 4 Pilar

Muzani mengaku belum mengetahui berapa persen anggaran MPR yang dipangkas.

MPR
{{caption}}
INFOGRAFIS: Menkeu Sri Mulyani Potong Anggaran Kementerian/Lembaga

Surat tersebut telah dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga.

{{caption}}
Sri Mulyani Jamin Dana Bansos Tetap Utuh Meski Ada Pemangkasan Anggaran

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

{{caption}}
Aturan Resmi Sri Mulyani: Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas 53 Persen, Belanja ATK 90 Persen

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

{{caption}}
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

{{caption}}
KDM Jamin Integrasi Gedung Sate Gasibu Patuhi Regulasi Cagar Budaya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan proyek Integrasi Gedung Sate Gasibu tidak merombak fisik bangunan utama dan tetap mematuhi regulasi cagar budaya. Proyek ini fokus pada penataan lanskap dan ruang publik untuk menciptakan kawasan terpadu yang ra

{{caption}}
Pemprov Kepri Kembangkan KPBPB Bintan Karimun, Tarik Investasi dan Dorong Ekonomi Regional

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius menggarap potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Karimun. Langkah ini diharapkan menjadi daya tarik investasi utama dan motor penggerak ekonomi regional.

{{caption}}
Pasaman Barat Pastikan Pembangunan Jalan Alternatif Talamau Dimulai 2026

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memulai pembangunan jalan alternatif Talamau pada 2026 untuk mengatasi kerusakan jalan utama akibat bencana alam, memastikan konektivitas wilayah dan kelancaran ekonomi.

{{caption}}
Optimalisasi Bandara Kertajati: DPRD Jabar Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Wilayah

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi Bandara Kertajati sebagai penggerak ekonomi utama, mengatasi tantangan rute dan okupansi demi kemajuan Jawa Barat.

{{caption}}
Wamen PKP Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Aceh Jaya, Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Aceh Jaya yang berpotensi menjadi objek wisata. Proyek ini didukung penuh pemerintah pusat dan daerah.

{{caption}}
Sinergi Kodam XIV Pemprov Sulsel Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kodam XIV/Hasanuddin dan Pemprov Sulsel menandatangani MoU untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni. Sinergi ini bertujuan mengatasi kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah.

{{caption}}
Flyover Bomang Jadi Kunci Pengembangan Ekonomi Baru di Parung, Bupati Bogor Targetkan Rampung 2027

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadikan pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) sebagai strategi utama untuk membuka konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Parung. Simak detail rencana ambisius ini.

{{caption}}
Penyelesaian Alun-Alun Kediri Mendesak, Tokoh Masyarakat Harap Pemkot dan Kontraktor Sepakat

Tokoh masyarakat di Kota Kediri mendesak percepatan Penyelesaian Alun-Alun Kediri yang terhenti, berharap ikon kota ini segera berfungsi kembali sebagai pusat ekonomi UMKM, ruang terbuka hijau, dan cerminan kebersihan kota.

{{caption}}
TMMD Mimika Segera Bangun Lima Sumur Bor, Tingkatkan Akses Air Bersih Warga Kekwa

Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1710/Mimika segera membangun lima sumur bor di Kampung Kekwa untuk penuhi kebutuhan air bersih masyarakat, bagaimana proses penentuan titik airnya?

{{caption}}
DPMPTSP Mimika Alokasikan Rp28 Miliar untuk Bangun Kantor Baru, Optimalkan Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Pemkab Kubu Raya Mantapkan Pembangunan Pasar Induk Modern, Siap Jadi Ikon Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mematangkan rencana Pembangunan Pasar Induk Modern Kubu Raya, Pasar Induk Melati, yang diharapkan menjadi pusat ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

{{caption}}
Presdir IIF Ungkap 3 Kunci Tingkatkan Investasi Infrastruktur di Indonesia

Rizki menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah membangun jaringan lembaga khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.