LIVE

Aturan Resmi Sri Mulyani: Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas 53 Persen, Belanja ATK 90 Persen

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

sri mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang negara dalam APBN 2024 dilakukan dengan hati-hati dan terukur, memperhatikan defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang negara dalam APBN 2024 dilakukan dengan hati-hati dan terukur, memperhatikan defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan. (© 2025 Antaranews)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional.

Tidak Termasuk Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial

Sri Mulyani menegaskan identifikasi rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

Menkeu pun meminta menteri/pemimpin lembaga untuk memprioritaskan efisiensi terhadap anggaran di luar yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2025), penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara TA 2025, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Identitas 7 Penumpang Pesawat yang Dibakar KKB

{{caption}}
Kebakaran Belum Padam, Udara Sekitar TPA Jatiwaringin Sangat Tidak Sehat

{{caption}}
Pantauan Udara Kebakaran TPA Jatiwaringin, Api Masih Membara

{{caption}}
Bupati Langkat jadi Sorotan Usai Ikut Diamankan KPK

{{caption}}
TNI Polri di Pusaran Korupsi MBG

{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

Topik Terkait
{{caption}}
Daftar Lengkap 15 Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga Dipangkas Sri Mulyani Tahun Depan

Dalam efisiensi tersebut akan dihemat 15 item belanja K/L.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

PNS
{{caption}}
Anggaran Dipangkas Prabowo, Airlangga Padamkan Sebagian Lampu Gedung Kementerian Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Menko Airlangga
{{caption}}
Efisiensi Anggaran, MPR Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Sosialisasi 4 Pilar

Muzani mengaku belum mengetahui berapa persen anggaran MPR yang dipangkas.

MPR
{{caption}}
INFOGRAFIS: Menkeu Sri Mulyani Potong Anggaran Kementerian/Lembaga

Surat tersebut telah dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga.

Sri Mulyani
{{caption}}
Sri Mulyani Jamin Dana Bansos Tetap Utuh Meski Ada Pemangkasan Anggaran

Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.

Berita Update
{{caption}}
Prabowo Efisiensi Anggaran 2025: Belanja Negara Dipangkas Rp306,6 Triliun

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Sri Mulyani
{{caption}}
Sri Mulyani Sampaikan Duka atas Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi, Ungkap Naik Argo Bromo Anggrek Sehari Sebelumnya

Sri Mulyani juga menyampaikan doa bagi para korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

argo bromo anggrek
{{caption}}
Usai Rekrut Sri Mulyani, Bill Gates Mulai Tutup Gates Foundation dan Pangkas Pegawai

Pendiri Microsoft, Bill Gates, telah secara resmi memulai proses penutupan Bill & Melinda Gates Foundation sebagai langkah awal dalam perubahannya.

berita update
{{caption}}
Usai Rekrut Sri Mulyani, Ini Anggaran Terbaru Gates Foundation di 2026

Pendiri Microsoft Bill Gates memulai fase awal penutupan Gates Foundation dengan menaikkan belanja program dan menekan biaya operasional jelang 2045.

berita update
{{caption}}
Perjalanan Karier Sri Mulyani, Menteri Keuangan Tiga Presiden Kini Jadi Dewan Direksi Gates Foundation

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

berita update
{{caption}}
Menghitung Besaran Gaji Sri Mulyani Usai Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation

Yayasan Gates telah mengumumkan bahwa Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus (Governing Board).

berita update
{{caption}}
Sri Mulyani Masuk Dewan Direksi Gates Foundation

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

berita update
{{caption}}
Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli Bakal Pungut Pajak Pedagang Online

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

belanja online
{{caption}}
Bea Cukai Papua Selamatkan Ribuan Jiwa dari Peredaran Narkotika hingga Mei 2026

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

bea cukai papua
{{caption}}
Kemenkeu Salurkan Rp333,6 Miliar Dana SBSN di Bali untuk Berbagai Proyek Strategis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

bali
{{caption}}
IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil Nikel

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

dpr ri
{{caption}}
Indef Usulkan Masa Transisi Pungutan PPh Marketplace, Antisipasi Kesiapan UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

digitalisasi usaha
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp