Penanganan Tambang Ilegal Didorong Berjalan Tanpa Hambat Operasional Resmi

Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera menindak tegas **penindakan tambang ilegal** di hutan, tegaskan komitmen pemerintah jaga lingkungan dan kedaulatan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang ilegal di hutan Indonesia, menandai reformasi sektor pertambangan demi kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan.

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa terdapat ratusan tambang yang beroperasi secara ilegal dan dilindungi oleh orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam penindakan pembalakan liar di berbagai wilayah. Langkah tegas ini diambil menyusul dugaan kontribusi terhadap banjir.

Ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektare.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam (SDA) di Indonesia harus dikelola secara legal demi kepentingan masyarakat.

Prabowo mengajak para penegak hukum untuk terus berupaya menanggulangi praktik penambangan ilegal yang masih marak di Indonesia.

Pada momen Prabowo bicara kerugian negara, terlihat tangan Bahlil colek paha Rosan

Prabowo menuturkan bahwa potensi kerugian negara dari tambang ilegal yang dilakukan 6 perusahaan swasta mencapai Rp300 triliun.

"Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekat untuk membasmi  penyelundupan, membasmi illegal mining," kata Prabowo.

Nyatanya, dalam kurun waktu 80 tahun kemerdekaan, negeri ini mengalami pasang surut.

PT Timah mengambil langkah tegas memperketat kerja sama dengan mitra untuk mencegah penggelapan hasil produksi dan memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah. Apa saja aturannya?

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.

Ketika industri manufaktur, farmasi, dan otomotif menghadapi lonjakan biaya produksi, sektor-sektor ini justru memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Dari sisi permintaan, sekitar 50% konsumsi timah global masih ditopang oleh segmen solder yang berkaitan erat dengan industri semikonduktor dan elektronik.

PT BUMA International Group Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam Kinerja BUMA International Group di Kuartal I 2026, mengatasi tantangan operasional sebelumnya dan membukukan perbaikan struktural yang menjanjikan.

Tim gabungan Polres Subang dan Pemkab Subang intensifkan penindakan tambang ilegal Subang yang merusak lingkungan. Simak detail penghentian aktivitas di Patokbeusi dan ancaman hukumnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.