Hashim Djojohadikusumo Sebut Ratusan Tambang Ilegal DIbeking Orang Kuat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang ilegal di hutan Indonesia, menandai reformasi sektor pertambangan demi kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera menindak tegas **penindakan tambang ilegal** di hutan, tegaskan komitmen pemerintah jaga lingkungan dan kedaulatan bangsa.

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal kuat terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membersihkan birokrasi dari "telur busuk" yang menghambat ekonomi. Pembersihan Birokrasi Prabowo ini akan menyasar pejabat dan oknum terlibat prakt

Empat perusahaan itu mengajukan keberatan lantaran posisinya jauh dari ketiga wilayah terdampak bencana.

Hashim mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menindak pengoperasian tambang di luar aturan tanpa pandang bulu.

Hashim jengah melihat persoalan sampah tidak kunjung tuntas sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dikeluarkan.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan Prabowo cabut izin perusahaan perusak lingkungan di Sumatera dan Aceh, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak pihak dan melampaui ekspektasi publik.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam penindakan pembalakan liar di berbagai wilayah. Langkah tegas ini diambil menyusul dugaan kontribusi terhadap banjir.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab banjir, dengan penindakan tegas terhadap perusahaan tak berizin.

Pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 1.063 kegiatan penambangan tanpa izin yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, tegaskan Pembangunan 3 Juta Rumah bukan hanya sediakan hunian, tapi juga langkah strategis atasi stunting dan TBC. Simak dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi nasional!

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu akan menjabat Wakil Ketua Satgas.

Lapangan Gas Mako dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, WNEL sebagai operator, dan PT Nations Natuna Barat entitas di bawah Arsari Group.

Menurut Hashim, peristiwa tersebut bukan hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan negara di mata dunia.

OJK menyatakan akan menelusuri isu empat surat MSCI yang disebut tak ditanggapi, sembari memastikan komunikasi teknis berjalan intensif.

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.