LIVE

Ketegasan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan, Lampaui Ekspektasi Publik

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan Prabowo cabut izin perusahaan perusak lingkungan di Sumatera dan Aceh, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak pihak dan melampaui ekspektasi publik.

prabowo subianto
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan Prabowo cabut izin perusahaan perusak lingkungan di Sumatera dan Aceh, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak pihak dan melampaui ekspektasi publik.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan Prabowo cabut izin perusahaan perusak lingkungan di Sumatera dan Aceh, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak pihak dan melampaui ekspektasi publik. (AntaraNews)

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti menjadi penyebab banjir dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Keputusan ini diumumkan pada Rabu (21/1) melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan.

Aktivis 98 UGM Yogyakarta dan Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyatakan kekagumannya terhadap ketegasan Presiden Prabowo. Haris menilai tindakan ini jauh melampaui perkiraan banyak pihak, termasuk para aktivis sosial dan lingkungan.

Langkah berani ini menjadi jawaban atas berbagai tudingan dan disinformasi yang sempat menyudutkan pemerintahan Prabowo di media sosial. Pencabutan izin ini sekaligus membuktikan keseriusan pemerintah dalam menghadapi "raksasa kapital" yang merusak lingkungan.

Reaksi Tak Terduga Aktivis 98

Haris Rusly Moti, seorang aktivis senior, mengaku terkejut dengan keberanian Presiden Prabowo dalam menghadapi konglomerat besar. Ketegasan ini dianggap sebagai "petir di siang bolong" yang mengguncang penguasa kapital di Indonesia.

Menurut Haris, kebijakan ini di luar dugaan baik bagi pengusaha "serakahnomic" maupun para aktivis lingkungan. Ia menyoroti bagaimana kekayaan oligarki seringkali berasal dari penguasaan jutaan hektar lahan dan kawasan hutan, bukan inovasi.

Haris bahkan menyebut bahwa tindakan Presiden Prabowo dalam menertibkan kawasan lahan dan hutan telah melampaui tuntutan gerakan sosial dari era Orde Baru hingga Reformasi. Oleh karena itu, ia menyerukan dukungan kritis dari aktivis kepada Presiden Prabowo.

Kebijakan Tegas Melawan Oligarki Serakahnomic

Dua perusahaan besar yang izinnya dicabut adalah emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan pengelola Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources. Pencabutan ini menandai keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku perusakan lingkungan.

Haris Rusly Moti menekankan bahwa sumber kekayaan oligarki di Indonesia seringkali berasal dari penguasaan lahan dan hutan secara legal maupun ilegal. Praktik ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Kebijakan Presiden Prabowo ini secara langsung menargetkan praktik "serakahnomic" yang selama ini dianggap kebal hukum. Ini adalah upaya nyata untuk mengembalikan fungsi negara sesuai amanat UUD 1945.

Menjawab Hoaks dan Disinformasi Lingkungan

Sebelum pengumuman pencabutan izin, Presiden Prabowo sempat menjadi sasaran berbagai serangan hoaks dan disinformasi di media sosial. Konten-konten negatif ini bertujuan menyudutkan pemerintah terkait bencana banjir dan longsor.

Haris Rusly Moti menjelaskan bahwa banjir informasi palsu ini bahkan berhasil mengubah algoritma media sosial. Informasi yang benar dianggap hoaks, sementara disinformasi justru dianggap kebenaran oleh sistem.

Pemerintahan Prabowo dituding tidak berani menindak konglomerat pemilik lahan dan hutan penyebab banjir. Presiden Prabowo bahkan difitnah secara keji sebagai pemilik puluhan ribu hektar lahan yang dituduh menjadi pemicu bencana tersebut.

Pengumuman pencabutan izin 28 perusahaan pada 21 Januari lalu menjadi jawaban langsung dan tegas terhadap semua narasi hoaks dan disinformasi. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi tekanan.

Komitmen Nyata dan Tantangan ke Depan

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen nyata melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini berhasil menyita 4,09 juta hektar lahan yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah.

Haris Rusly Moti juga mengutip pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum (WEF) yang menantang kaum "serakahnomic". Presiden Prabowo menegaskan bahwa mereka akan mendapat "kejutan besar" jika berani menyuap pejabat pemerintahannya.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan luas kawasan hutan Indonesia mencapai 92,5 juta hektar. Sebanyak 61,7 juta hektar lahan hutan telah mengalami alih fungsi menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi konservasi.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam. Dukungan kritis dari masyarakat dan aktivis diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Blak-blakan Menhut Raja Juli Ungkap Ada Campur Tangan Presiden Terkait Izin Konsesi 22 PBPH Dicabut

Sekretaris PSI ini mengatakan kebijakan itu berawal rapat terbatas yang digelar di London, Inggris dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

menhut raja juli
{{caption}}
Satgas PKH Pastikan Transparansi Pencabutan Izin Hutan, Bukan Proses Selektif

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) menegaskan proses **pencabutan izin hutan** bagi perusahaan pelanggar dilakukan transparan dan berdasarkan investigasi mendalam, membantah tudingan selektif.

Pencabutan Izin Hutan
{{caption}}
Pencabutan Izin Perusahaan Prabowo: DPD RI Sebut Peringatan Tegas bagi Pelanggar Hutan

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pencabutan Izin Perusahaan
{{caption}}
Prabowo Cabut Izin Usaha 28 Perusahaan Nakal, Istana Pastikan Penegakan Hukum Tak Ganggu Dapur Karyawan

Petunjuk presiden, maka proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang izin operasinya dicabut agar melihat kegiatan ekonomi bagi pekera.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Dari Laporan Satgas hingga Rapat Virtual, Ini Cerita di Balik Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Hutan

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara secara virtual.

Prabowo
{{caption}}
Banjir Berulang di Sumut, Bobby Nasution Dorong Pencabutan Izin 15 Perusahaan Perusak Lingkungan

Langkah tegas ini diambil sebagai imbas dari bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumut akibat kerusakan lingkungan.

Bobby Nasution
{{caption}}
Tegas, Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

Satgas PKH
{{caption}}
Jenis Pelanggaran 28 Perusahaan Hutan dan Tambang yang Izinnya Dicabut Presiden Prabowo

Keputusan ini karena adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukannya.

Prabowo
{{caption}}
Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Prabowo Imbas Bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencabut izin dari 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Pemerintah Cabut 28 Izin Perusahaan Sebabkan Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan, yang berakibat pada terjadinya bencana Sumatra.

Sumatera
{{caption}}
Satgas PKH Rilis Daftar 28 Perusahaan Pelanggar Lahan Hutan, Izin Dicabut Presiden Prabowo

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Satgas PKH
{{caption}}
Duka Cita Istana dan Langkah Tegas: Pemerintah Cabut Izin Puluhan Perusahaan SDA

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, mengambil langkah tegas dengan mencabut izin puluhan perusahaan SDA yang melanggar, diiringi duka cita atas musibah.

Pemerintah Indonesia
{{caption}}
Pemerintah Perkuat Manajemen Risiko Food Estate Kalteng untuk Swasembada Pangan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penguatan Manajemen Risiko Food Estate Kalteng oleh Pemerintah, sebagai langkah strategis mencapai swasembada pangan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

bappenas
{{caption}}
Ekonom Tegaskan Pidato Presiden Prabowo Bukan Penyebab Utama IHSG Turun, Ada Indikasi Investor Nakal

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu membantah narasi yang mengaitkan pidato Presiden Prabowo dengan anjloknya IHSG. Ia menduga ada investor 'nakal' di balik fenomena IHSG turun ini.

analisis fundamental
{{caption}}
Pembangunan Sekolah Rakyat Medan Rampung 100 Persen, Wali Kota Rico Waas: Wujud Keadilan Pendidikan

Wali Kota Medan Rico Waas mengumumkan Pembangunan Sekolah Rakyat Medan telah mencapai tahap penyelesaian 100 persen, menjadi harapan baru pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Proyek ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

agus harimurti yudhoyono
{{caption}}
Pemerintah Tangani Isu PHK Tokopedia TikTok, Said Iqbal Turun Langsung Cari Fakta

Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal akan turun langsung menindaklanjuti isu PHK Tokopedia TikTok untuk mendapatkan fakta utuh sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

dialog industrial
{{caption}}
JAPNAS: Legalisasi Sumur Minyak Rakyat Jadi Kunci Kebangkitan Industri Migas Aceh dan Ketahanan Energi Nasional

Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Aceh menilai percepatan implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang tata kelola sumur minyak masyarakat, atau Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, adalah momentum kebangkitan industri migas Aceh dan penguatan ketahanan ener

ekonomi aceh
{{caption}}
Menko Polkam Pastikan Stok Beras Sumut Aman, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Menko Polkam Djamari Chaniago memastikan **stok beras Sumut aman** setelah meninjau gudang Bulog di Medan. Ketersediaan pangan di Sumatera Utara kini mencapai 56.796 ton, cukup untuk delapan bulan ke depan, memperkuat visi Indonesia sebagai lumbung pangan

bulog
{{caption}}
Pemkot Bandung Patuhi Hukum, Bandung Zoo Tutup Selama Libur Lebaran 2026

Pemerintah Kota Bandung memastikan Bandung Zoo tidak akan beroperasi selama libur Lebaran 2026, menyusul pencabutan izin lembaga konservasi dan kepatuhan pada proses hukum yang berlaku.

aset daerah
{{caption}}
Pemkab Situbondo Tegas Larang Industri Gunakan LPG Subsidi, Ancam Cabut Izin Usaha

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil langkah tegas melarang pelaku industri menggunakan LPG subsidi 3 kilogram, bahkan mengancam pencabutan izin usaha bagi yang melanggar aturan Larangan LPG Subsidi Industri Situbondo ini.

bupati rio wahyu prayogo
{{caption}}
LPS Mulai Verifikasi Data Nasabah BPR Kamadana di Bali Pasca Pencabutan Izin OJK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melakukan verifikasi data nasabah BPR Kamadana di Bali setelah OJK mencabut izin usahanya akibat fraud, memastikan simpanan nasabah tetap terjamin.

bali
{{caption}}
Sanksi Tegas Menanti Pelaku Usaha Hiburan Malam di Jakarta Selama Ramadhan: Pencabutan Izin Jadi Ancaman Terberat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan aturan ketat terkait jam operasional usaha hiburan malam selama Ramadhan 1447 Hijriah, dengan sanksi pencabutan izin bagi pelanggar berulang yang menjadi ancaman terberat.

1447h
{{caption}}
Pemerintah Alihkan 28 Izin Perusahaan ke BUMN, Mensesneg Beberkan Tujuan Pengalihan

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan **pengalihan izin perusahaan ke BUMN** bagi 28 entitas swasta yang izinnya dicabut, bertujuan memperbaiki tata kelola dan menjaga keberlanjutan ekonomi.

bumn
{{caption}}
OJK Cabut Izin Varia Intra Finance, Tegaskan Komitmen Industri Pembiayaan Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi cabut izin Varia Intra Finance (VIF) karena dinilai tidak dapat disehatkan, langkah tegas untuk menjaga integritas industri pembiayaan nasional.

industri keuangan