Satgas Pkh

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap tindakan intimidasi terhadap Satgas PKH sama dengan menghambat Kepala Negara, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk melindungi petugas dan menyelamatkan kekayaan negara yang mencapai triliunan rupiah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen krusial untuk melindungi kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat, serta memberantas berbagai pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (PKH) dalam upaya pemulihan aset kehutanan senilai triliunan rupiah, menegaskan komitmen pemerintah menjaga kekayaan negara.

Prabowo mengapresiasi tinggi kepada Satgas PKH bekerja penuh pengerbonan dalam menyelamatkan kekayaan negara.

Satgas PKH berhasil menguasai kembali 1.699 hektare lahan pertambangan PT AKT di Kalimantan Tengah setelah pencabutan izin dan temuan pelanggaran serius, dengan potensi denda mencapai triliunan rupiah.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara secara virtual.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran, mengambil langkah tegas dengan mencabut izin puluhan perusahaan SDA yang melanggar, diiringi duka cita atas musibah.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membeberkan data mengejutkan mengenai luas lahan sawit dalam kawasan hutan yang mencapai 3,32 juta hektare, mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

Satgas PKH siap menjatuhkan sanksi hukum kepada 10 perusahaan sawit dan tambang yang tidak beritikad baik dalam pembayaran denda administratif, dengan potensi denda mencapai Rp8 triliun. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regula

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Kejaksaan Agung akan melanjutkan Penyitaan Lahan Sawit ilegal seluas 4-5 juta hektare pada 2026, setelah 4 juta hektare berhasil disita dan ratusan triliun rupiah diselamatkan.

Kantor Imigrasi Pangkalpinang tegaskan tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) di tambang ilegal Bangka setelah pengawasan ketat, sekaligus mengungkap penurunan signifikan izin tinggal TKA.

Selain melakukan penagihan denda administratif, tim Satgas juga memasang plang penyegelan di lokasi tambang yang terbukti melanggar.