Pemerintah Cabut 28 Izin Perusahaan Sebabkan Bencana di Sumatera

Sekretaris PSI ini mengatakan kebijakan itu berawal rapat terbatas yang digelar di London, Inggris dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Dia mengatakan perusahaan tersebut tersebar di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) menegaskan proses **pencabutan izin hutan** bagi perusahaan pelanggar dilakukan transparan dan berdasarkan investigasi mendalam, membantah tudingan selektif.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Petunjuk presiden, maka proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang izin operasinya dicabut agar melihat kegiatan ekonomi bagi pekera.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara secara virtual.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

Keputusan ini karena adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukannya.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi mencabut izin dari 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pencabutan izin ini disampaikan setelah rapat terbatas di London.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru. Waspada potensi hujan lebat BMKG di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat besok. Simak detailnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi Sumatera dan persampahan terdampak bencana, memastikan pemulihan layanan dasar dan mencegah risiko kesehatan lingkungan. Pembaca akan mengetahui langkah konkret

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat upaya Normalisasi Sungai dan Muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana hidrometeorologi untuk mencegah banjir meluas.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Pemerintah menegaskan Percepatan Pembangunan Huntap Sumatera sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Anggaran triliunan rupiah disiapkan untuk hunian dan infrastruktur vital, dengan target penyelesaian hingga tiga tahun ke depan.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.