Sorot
{{caption}}
Prabowo Pulang dari Prancis, Bawa Kesepakatan Rp 61,25 Triliun

{{caption}}
Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Jaksel Ditangkap

{{caption}}
Daftar 10 Saham Top Losers pada 25-29 Mei 2026

{{caption}}
Ancol Gratis Saat HUT ke-499 Jakarta, Catat Waktu dan Syaratnya

{{caption}}
Puncak Dipadati 23 Ribu Kendaraan, One Way Diterapkan

{{caption}}
Perkiraan Pemain PSG vs Arsenal: Kompak Bermasalah di Kanan Pertahanan

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo: Negara Ambil Alih Tambang Ilegal, Target 2026 hingga 8 Juta Hektar Kembali ke Rakyat

Prabowo mencatat, sampai dengan hari ini, tambang-tambang tak berizin sudah 5 jua hektar yang berhasil dia ambil alih.

{{caption}}
Asal Muasal Tumpukan Duit Rp6 T Lebih Dipamerkan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Presiden Prabowo

Gunungan uang pecahan Rp100.000 tersebut menghiasi latar belakang tempat berdirinya Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan.

{{caption}}
Penampakan Duit Korupsi Rp6 T Lebih Dipamerkan, Prabowo Bilang Cukup untuk Bangun 100.000 Rumah

Total duit hasil rampasan dari koruptor senilai Rp6,62 triliun dipamerkan. Nilai tersebut disebut Presiden Prabowo bisa untuk membangun 100.000 rumah rakyat.

{{caption}}
Penanganan Tambang Ilegal Didorong Berjalan Tanpa Hambat Operasional Resmi

Pemerintah mencatat terdapat sedikitnya 1.063 kegiatan penambangan tanpa izin yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

{{caption}}
Prabowo Puji Kejagung Serahkan Uang Kasus Korupsi CPO Rp13 Triliun: Kalau Bisa Kejar Lagi Kekayaan Diselewengkan

Prabowo meminta Kejaksaan Agung terus mengejar kekayaan negara yang telah diselewengkan.

{{caption}}
Prabowo Soal Negara Terima Rp13 Triliun Hasil Sitaan Korupsi CPO: Kita Bisa Perbaiki 8.000 Sekolah

Prabowo mengatakan uang Rp13,2 triliun dapat dipergunakan untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.

{{caption}}
Prabowo Tegaskan Masih Banyak Tambang Ilegal, Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp800 Triliun

Prabowo mengajak para penegak hukum untuk terus berupaya menanggulangi praktik penambangan ilegal yang masih marak di Indonesia.

{{caption}}
VIDEO: Tangan Bahlil Colek Paha Bos Danantara saat Prabowo Ungkap Kerugian Rp300 T Akibat Tambang

Pada momen Prabowo bicara kerugian negara, terlihat tangan Bahlil colek paha Rosan

{{caption}}
Tahukah Anda? Potensi Tanah Jarang Monasit di Babel Capai Rp128 Triliun, Terungkap dari Penambangan Ilegal

Presiden Prabowo mengungkap temuan fantastis **Tanah Jarang Monasit** senilai Rp128 triliun di Bangka Belitung, terbongkar dari praktik penambangan ilegal yang merugikan negara.

{{caption}}
Kata Menhut Raja soal 6 Aset Rampasan Diserahkan ke PT Timah

Langkah pemerintah dalam mengembalikan aset negara dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA).

{{caption}}
6 Smelter Hasil Korupsi Disita Negara, Prabowo: Ini Bukti Pemerintah Serius

"Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekat untuk membasmi  penyelundupan, membasmi illegal mining," kata Prabowo.

{{caption}}
Prabowo Saksikan Penyerahan Smelter Hasil Sitaan Korupsi ke PT Timah Tbk

Total ada enam smelter timah yang diserahkan negara kepada PT Timah Tbk.

{{caption}}
Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi IUP Kalbar, Ini Perannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

{{caption}}
Gus Falah: Legalisasi Tambang Rakyat Penting untuk Kepastian Hukum dan Tekan Kerugian Negara

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

{{caption}}
Update Kasus Korupsi Tambang Samin Tan, Kejagung Tahan Bos PT CBU

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.

{{caption}}
Penyelundupan Merkuri Rp30 M dari Tambang Ilegal Gunung Botak ke Filipina Terbongkar, Dipakai buat Pemurnian Emas

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua tersangka berinisial MAL dan H.

{{caption}}
OIKN Perketat Penegakan Hukum untuk Lindungi Hutan di Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

{{caption}}
Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan 9,5 Ton Timah Ilegal, Dua Tersangka Ditahan

Satpolairud Polres Karimun berhasil mengungkap kasus penyelundupan 9,5 ton timah ilegal, menahan dua tersangka, dan memburu satu DPO, kasus ini merugikan negara ratusan juta rupiah.

{{caption}}
Pulang dari Prancis, Prabowo Kantongi Kerja Sama Rp61,25 Triliun

Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara.

{{caption}}
Prabowo Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Dijadwalkan Hadir

Upacara akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

{{caption}}
IESR: Fondasi Cepat dan Terukur Kunci Sukses Program PLTS 100 GW

IESR menilai keberhasilan Program PLTS 100 GW bergantung pada fondasi implementasi yang cepat dan terukur, bukan hanya target kapasitas besar, demi transformasi energi bersih Indonesia.

{{caption}}
Polemik Banpres Sapi Presiden Prabowo: Legitimasi, Manfaat, dan Kritik yang Mengemuka

Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto jelang Idul Adha 1447 H menuai pro dan kontra. Simak penjelasan lengkap mengenai legitimasi, dampak ekonomi, dan perspektif syariah.

{{caption}}
Megawati Diperkirakan Hadiri Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, namun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

{{caption}}
PDIP Respons Instruksi Prabowo Soal Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah, Minta Kemendikdasmen Kaji Kemampuan Setiap Sekolah

PDI Perjuangan menilai setiap kunjungan ke suatu negara tidak boleh serta merta presiden meminta mengajarkan bahasa negara tersebut.