PDIP Peringatkan Tekanan Ekonomi Eksternal: Kita Sedang Diterpa Badai Dahsyat
Said Abdullah memperingatkan tekanan ekonomi eksternal dan mendesak pemerintah serta KSSK segera mengambil langkah mitigasi demi menjaga kepercayaan pasar.
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti tekanan ekonomi global yang dinilainya semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Said, sikap sejumlah lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, hingga FTSE yang menahan diri hingga Mei mendatang menjadi sinyal serius bagi perekonomian Indonesia.
"Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," kata Said usai Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Tekankan Independensi BI-OJK
Said meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi untuk merespons situasi tersebut.
Ia menilai, pernyataan mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak cukup untuk menenangkan pelaku pasar tanpa pembenahan tata kelola.
Ia juga menyoroti isu transparansi di pasar modal yang berdampak pada kepercayaan investor.
Menurutnya, komitmen terkait aturan free float 15 persen yang belum terealisasi serta praktik coordinated trading behavior atau ‘goreng saham’ turut memengaruhi persepsi pasar.
"Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust!," tegas dia.
Said menilai Mei 2026 menjadi periode krusial seiring sejumlah evaluasi dari lembaga pemeringkat global. Ia meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar mampu menjalankan fungsi mitigasi secara optimal.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Diskusi yang digelar tersebut menghadirkan sejumlah ekonom dan pakar, antara lain Yanuar Rizky (Moneter), Dr. Hendri Saparani (Ketenagakerjaan), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), dan Dr. Ester Sri Astuti (UMKM).