PBNU Bakal Kelola Tambang Bekas Galian Bakrie Group di Kalimantan Timur Seluas 26.000 Hektar

Bahlil seolah meminta Muhammadiyah bersabar. Lantaran dirinya tidak ingin asal memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan bersangkutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pihaknya harus mencari investor untuk membantu pendanaan reklamasi tambang.

Gus Yahya mengatakan Jokowi merestui rencana PBNU membeli lahan 100 hektare di IKN, Kalimantan Timur.

Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi.

Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

Yahya mengaku tidak tahu saat ditanya sudah sampai mana pengurusan izin yang diajukan.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Izin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gudfan Arif merupakan putra pengurus Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Dia ini juga dikenal sebagai pengusaha tambang.

PBNU Indonesia dan Malaysia sepakat perkuat kerja sama ekonomi Islam dan industri halal, bertujuan ciptakan lapangan kerja serta tingkatkan daya saing kawasan. Apa saja poin kesepakatannya?

Tokoh muda NU, Gus Lilur, menegaskan Muktamar NU ke-35 harus menjadi pijakan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berperan sebagai penjaga moral Republik Indonesia, bukan sekadar ajang pemilihan internal organisasi.

Pemerintah diharap mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan para relawan dan jurnalis.

Salah satu nama yang mulai mendapat sorotan ialah Menteri Haji dan Umrah, KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan.

Para kandidat Ketum PBNU harus menggunakan cara mendapat kepercayaan dari muktamirin dan bisa diterima dengan baik.

Masyayikh Sarang menyatakan dukungan dan doa untuk Gus Salam agar memimpin PBNU pada Muktamar ke-35 NU mendatang.

KH Said Aqil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

Ma'ruf juga meminta ormas pengelola tambang jangan sampai merusak lingkungan.

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengapresiasi sikap Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan.

Ormas Keagamaan juga perlu mengkaji aspek pengelolaan lingkungan selama dan pasca operasi penambangan.