Sekjen PAN Dukung Sikap Ketua Umum Muhammadiyah Soal Izin Tambang Ormas Keagamaan

Tokoh agama Husein Ja'far Al Hadar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan Etika Pertambangan Berkelanjutan, melihat SDA sebagai amanah demi kemaslahatan bangsa.

Meski demikian, Bahlil tidak mengungkapkan waktu penyerahan kelola bekas lahan tambang tersebut kepada Muhammadiyah.

Haedar memastikan Muhammadiyah akan mengelola izin tambang dengan profesional dan pro kepada masyarakat.

Persoalan tambang adalah bidang usaha sebagaimana umumnya dan itu bisa dilakukan oleh Muhammadiyah.

"Kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," kata Mu'ti

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.

Muhammadiyah berkomitmen libatkan para ahli saat mengelola tambang.

Muhammadiyah tidak ragu untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah bila pengelolaan tambang banyak keburukan.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Ormas Keagamaan juga perlu mengkaji aspek pengelolaan lingkungan selama dan pasca operasi penambangan.

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

KH Said Aqil Siroj yang mengusulkan agar konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah.

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pihaknya harus mencari investor untuk membantu pendanaan reklamasi tambang.

Gus Yahya mengatakan Jokowi merestui rencana PBNU membeli lahan 100 hektare di IKN, Kalimantan Timur.

lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi.

Ma'ruf juga meminta ormas pengelola tambang jangan sampai merusak lingkungan.

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

, PT QSS ini melakukan penambangan bauksit tidak di lokasi yang ditentukan.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te