Sorot
{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

{{caption}}
KA Bandara Tertemper Motor, KRL Bekasi/Cikarang Sempat Terlambat

{{caption}}
Selamatkan Teman di Sungai Way Sekampung, 2 Remaja Tenggelam

Topik Terkait
{{caption}}
Haedar Nashir Tegaskan Pendidikan Bukan Kekuasaan, Apalagi Sekadar Uang

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan agar pendidikan bukan kekuasaan maupun ladang mencari uang, melainkan tanggung jawab besar mencerdaskan bangsa. Pesan ini ditujukan kepada para pemangku kebijakan.

{{caption}}
Tak Cuma Batu Bara, Muhammadiyah Juga Garap Sektor Pertambangan Lain Seperti Emas dan Nikel

Informasi yang dihimpun, dua perusahaan milik Persyarikatan Muhammadiyah itu bernama PT Syarikat Surya Ecomining dan PT Mentari Swadaya Ecomining.

{{caption}}
Bahlil Sebut Muhammadiyah Bakal Garap Lahan Bekas Tambang Adaro atau Arutmin

Meski demikian, Bahlil tidak mengungkapkan waktu penyerahan kelola bekas lahan tambang tersebut kepada Muhammadiyah.

{{caption}}
Muhammadiyah Dapat Konsensi Tambang, Haedar Nashir: Jangan Underestimate, Kami Bisa Bikin Hotel

Persoalan tambang adalah bidang usaha sebagaimana umumnya dan itu bisa dilakukan oleh Muhammadiyah.

{{caption}}
PP Muhammadiyah Temui Jokowi, Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan

Program-program kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah berjalan baik hingga ke kawasan-kawasan terjauh, terdepan, dan tertinggal.

{{caption}}
Muhammadiyah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang, Gandeng Ahli hingga Dosen

Muhammadiyah membentuk dua perusahaan dalam pengelolaan tambang. Dua perusahaan itu akan menggandeng sejumlah ahli untuk mengelola tambang.

{{caption}}
Jamin Transparan & Perhatikan Dampak Lingkungan, Pemuda Muhammadiyah Jateng Kerahkan Tenaga Ahli Pelototi Tambang

Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah men-support penuh atas keputusan PP Muhammadiyah yang menerima izin pertambangan dari pemerintah pusat.

{{caption}}
PP Muhammadiyah Terima Pengelolaan Tambang, PAN: Wajar karena Ikut Berjuang saat RI Dijajah

PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.

{{caption}}
4 Langkah Muhammadiyah Usai Terima Tawaran Pemerintah Kelola Izin Tambang

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut akan melakukan 4 langkah usai menerima izin mengelola tambang

{{caption}}
Muhammadiyah Terima Kelola Tambang, Bahlil: Ini Barang Bagus !

Muhammadiyah berkomitmen libatkan para ahli saat mengelola tambang.

{{caption}}
Haedar Nashir: Muhammadiyah Secara Gentleman Kembalikan Izin Tambang jika Lebih Banyak Keburukan

Muhammadiyah tidak ragu untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah bila pengelolaan tambang banyak keburukan.

{{caption}}
Muhammadiyah Beberkan Sederet Alasan Akhirnya Terima Izin Kelola Tambang

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran izin Kelola tambang dari pemerintah.

{{caption}}
Mendikdasmen Apresiasi MSUS Muhammadiyah: Wujud Partisipasi Mandiri dalam Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi pembangunan MSUS Muhammadiyah yang dibiayai mandiri, menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan berkualitas di Indonesia.

{{caption}}
Muhammadiyah Sapen Universal School Siap Jadi Sekolah Unggulan Internasional, Respon Minat Tinggi Masyarakat

Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) diresmikan sebagai respons atas tingginya minat masyarakat, diproyeksikan menjadi Sekolah Unggulan Internasional dengan kurikulum global.

{{caption}}
Wamendikdasmen: Mutu Pendidikan Kunci Kemajuan Muhammadiyah di Jabar Hadapi Tantangan Zaman

Peningkatan Mutu Pendidikan Muhammadiyah di Jawa Barat menjadi sorotan utama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, yang menekankan pentingnya kualitas untuk melahirkan generasi unggul dan menjaga kepercayaan masya

{{caption}}
DPD IMM Riau Desak Pengusutan Transparan atas Dugaan Tindakan Berlebihan saat Pengamanan Aksi Demonstrasi

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

{{caption}}
PB IPSI Sumbang Rp5 Miliar untuk Percepat Pembangunan Padepokan Pencak Silat di Yogyakarta

Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) mengucurkan dana Rp5 miliar untuk mendukung pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah di Yogyakarta, mempercepat realisasi pusat pelatihan karakter generasi bangsa.

{{caption}}
Muhammadiyah Dukung Keberlanjutan MBG, Sebut Kunci Cetak Generasi Unggul

Muhammadiyah menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

{{caption}}
Polres Bangka Tindak Tegas Penertiban Tambang Timah Ilegal di DAS Jade Bahrin

Polres Bangka kembali menertibkan aktivitas penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, mengamankan puluhan mesin dan menegaskan sanksi hukum bagi pelanggar.

{{caption}}
Kasus Penyelewengan Tata Kelola Izin Tambang di Kalbar, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka dari Korporasi

, PT QSS ini melakukan penambangan bauksit tidak di lokasi yang ditentukan.

{{caption}}
Kejati Kepri Perkuat Pemahaman Izin Tambang di Bintan untuk Kepala Desa

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau aktif memperkuat pemahaman kepala desa se-Bintan terkait regulasi izin tambang, menyikapi maraknya pertambangan ilegal dan potensi daerah.

{{caption}}
Pegawai ESDM Jatim Ramai-Ramai Kembalikan Uang Pungli, Sementara Terkumpul Rp707 Juta

Pengembalian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses penyidikan yang masih berjalan.

{{caption}}
Skandal Pungli Perizinan Tambang Dinas ESDM Jatim, Terungkap “Gaji Tambahan” Rutin Pegawai

Sedikitnya 19 pegawai diduga menerima aliran dana pungli yang dibagikan secara berkala setiap bulan.

{{caption}}
KLH Serahkan Data Peninjauan Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te