Haedar Nashir Tegaskan Pendidikan Bukan Kekuasaan, Apalagi Sekadar Uang

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan agar pendidikan bukan kekuasaan maupun ladang mencari uang, melainkan tanggung jawab besar mencerdaskan bangsa. Pesan ini ditujukan kepada para pemangku kebijakan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara tegas mengimbau seluruh pemangku kebijakan di sektor pendidikan untuk tidak mendasarkan pengabdian mereka pada kepentingan kekuasaan. Pernyataan ini disampaikan Haedar di Bantul pada Sabtu, 4 Juli, menekankan bahwa pendidikan juga tidak seharusnya menjadi alat untuk mencari keuntungan ekonomi. Ia menegaskan bahwa menempatkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan atau uang adalah sebuah kekeliruan besar.

Haedar Nashir berharap agar setiap individu yang mengemban amanah sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, mulai dari kepala dinas, menteri, direktur, hingga kepala sekolah, dapat memegang teguh prinsip ini. Menurutnya, pendidikan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi urusan jabatan atau kekuasaan semata. Jika pandangan ini tidak dipegang, maka arah pendidikan akan menjadi tidak tepat dan keliru.

Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa pengabdian di sektor pendidikan merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah tugas mulia yang menghadapi tantangan kian kompleks. Ia mengingatkan bahwa sekolah dan perguruan tinggi bukanlah jalan untuk mencari uang, dan jika itu menjadi tujuannya, maka hasilnya akan terlihat jelas di kemudian hari.

Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Moral

Haedar Nashir mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan reorientasi cara pandang terhadap pendidikan bukan kekuasaan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa amanah di bidang pendidikan, dari tingkat pusat hingga paling bawah, harus dipahami sebagai tanggung jawab moral dalam mencerdaskan bangsa. Hal ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan sebuah panggilan untuk berkontribusi pada masa depan generasi penerus.

Muhammadiyah sendiri telah membuktikan komitmennya dalam bidang pendidikan selama lebih dari satu abad. Organisasi ini telah berkontribusi besar dalam mendidik anak-anak bangsa, khususnya dari kalangan keluarga menengah ke bawah, melalui berbagai institusi pendidikan yang didirikannya. Pengabdian ini telah berjalan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan ketika pemerintah belum sepenuhnya hadir dalam menyediakan akses pendidikan.

Kontribusi Muhammadiyah ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bukan kekuasaan atau sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan wujud nyata dari pengabdian tulus. Haedar menyebut pengabdian ini sebagai sesuatu yang luar biasa, menunjukkan dedikasi tanpa pamrih untuk kemajuan bangsa. Semangat inilah yang diharapkan dapat diteladani oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan nasional.

Tantangan dan Visi Jangka Panjang Pendidikan Nasional

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah diskontinuitas arah pembangunan. Haedar menyoroti bahwa setiap pergantian rezim sering kali menyebabkan arah pembangunan pendidikan jangka panjang terputus dan harus dimulai kembali dari awal. Akibatnya, Indonesia belum memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai strategi jangka panjang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan utama pendidikan.

Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang muncul pada setiap pergantian periode pemerintahan cenderung bersifat praktis dan berorientasi jangka pendek. Meskipun kebijakan-kebijakan ini penting untuk kebutuhan mendesak, namun kurang berjangka panjang dan tidak terintegrasi dalam visi besar. Padahal, untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, pendidikan bukan kekuasaan harus memiliki fondasi strategi yang kokoh dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, Haedar menilai bahwa saat ini Indonesia telah memiliki arah pembangunan pendidikan jangka panjang melalui visi Pendidikan Emas 2045. Visi ini diharapkan dapat menjadi panduan yang konsisten, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi pendidikan secara menyeluruh.

Tugas menerjemahkan dan mengimplementasikan visi Pendidikan Emas 2045 ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan para kepala sekolah. Mereka diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dan program pendidikan selaras dengan tujuan jangka panjang tersebut. Dengan demikian, cita-cita mencerdaskan bangsa melalui pendidikan bukan kekuasaan dapat tercapai secara optimal.

Sumber: AntaraNews