Pasar Modal Butuh Kejelasan Arah Usai Pengunduran Diri Petinggi OJK-BEI

Terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pengisian PAW pejabat OJK dan Dirut BEI tidak harus melalui tim seleksi karena menjadi kewenangan Presiden.

Ekonom memprediksi pasar modal akan bergerak hati-hati dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dipicu oleh pengumuman MSCI dan gelombang pengunduran diri pejabat kunci di OJK dan BEI, menciptakan ketidakpastian di tengah investor.

Pengunduran diri sejumlah petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat lalu membuka peluang besar bagi **Reformasi Pasar Modal** Indonesia yang lebih kredibel dan berdaya saing.

Mundurnya jajaran BEI dan OJK diapresiasi Banggar DPR sebagai etika baik. Namun, perbaikan kebijakan free float mendesak untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pendalaman pasar modal.

Pasar Modal Indonesia menghadapi dinamika signifikan pada Jumat (30/1/2026), ditandai dengan pengunduran diri Ketua OJK dan Dirut BEI, serta progres demutualisasi bursa, di tengah penguatan IHSG.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat tinggi lainnya mengundurkan diri dari jabatannya, memicu pertanyaan mengenai dinamika kepemimpinan di otoritas pengawas keuangan Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat lain mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral, menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak. Pengunduran Diri OJK ini diharapkan mendukung langkah pemulihan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, bersama sejumlah pejabat OJK dan Dirut BEI Iman Rachman, mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral, memicu sorotan terhadap stabilitas sektor keuangan dan pasar modal Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan **Pengunduran Diri Dirut BEI** Iman Rachman murni tanggung jawab moral, bukan karena tekanan, menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.

Pengunduran diri sejumlah pejabat penting di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar modal yang wajar, namun pasar menantikan pengganti berintegritas dan kebijakan pro-market.

Pengunduran Diri Pejabat OJK, termasuk Ketua Dewan Komisioner, menjadi sorotan. Analis menilai ini sebagai upaya menjaga kredibilitas sekaligus indikasi masalah struktural yang mendalam di pasar modal.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

OJK menilai hasil MSCI 2026 menegaskan arah reformasi pasar modal Indonesia. Mayoritas aspek aksesibilitas pasar tetap terjaga.

Kiki lantas menyebut Jeffrey Hendrik yang terpilih sebagai Direktur Utama BEI. Kemudian ada nama Saidu Solihin.

Dirut BEI terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmen memperkuat transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar demi membawa BEI ke level global.

Aksi korporasi itu akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 19 Juni 2026.

Perubahan susunan Dewan Komisaris dilakukan setelah para pemegang saham menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota komisaris baru.

Bareskrim menetapkan FH, founder PT Dana Syariah Indonesia dan mantan petinggi OJK serta BEI, sebagai tersangka baru kasus dugaan penipuan Rp2,4 triliun.

Direktur Utama GMF, Andi Fahrurrozi mengatakan, perseroan saat ini tengah mengkaji dua skema utama untuk meningkatkan free float.

Program tersebut ditargetkan rampung paling lambat 12 bulan setelah memperoleh persetujuan RUPS.