Ormas di Indonesia Ganggu Investasi, Ini Bedanya dengan Ormas di Negara Lain

Keberadaan Ormas disinyalir menjadi penyebab calon investor pikir ulang sebelum berinvestasi di Indonesia.

Keberadaan Organisasi Masyarkat (Ormas) menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Banyak perusahaan bahkan calon investor kabur dan angkat kaki dari Indonesia, kondisi ini diyakini imbas dari peran Ormas yang melampaui batas.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 5 Maret 2025, jumlah ormas mencapai 554.692, dengan 1.530 di antaranya memiliki surat keterangan terdaftar. Besarnya jumlah ormas membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4).

Tujuan dari revisi undang-undang ini untuk mengevaluasi kewenangan Ormas, khususnya soal transparansi keuangan. Tito menilai minimnya keterbukaan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput. Padahal, sejatinya Ormas merupakan bagian dari system demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Jika dibandingan dengan beberapa negara, peran ormas ditekankan untuk menjadi advokasi bagi kelompok masyarakat rentan, marjinal, demi kemajuan suatu negara. Berikut rangkuman ormas di berbagai negara;

Mesir

Di Mesir, terdapat sejumlah ormas seperti Egyptian Center for Economic and Social Rights yang focus terhadap hak sokial dan ekonomi, Egyptian Initiative for Personal Rights untuk hak asasi masyarakat Mesir.

Jika dibandingkan dengan peran ormas ini dengan ormas yang berada di Indonesia, Ormas di Mesir menghadapi banyak tantangan besar di bawah rezim otoriter, mereka lebih sulit beroperasi secara bebas. Meski menghadapi kendala tersebut, EIPR yang fokus pada hak asasi manusia dan kebebasan pribadi mencerminkan peran advokasi sosial yang serupa dengan Ormas Indonesia.

Meski mereka menghadapi banyak pembatasan, CSO di Mesir sangat penting dalam mendorong reformasi di bidang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

Turki

Di Turki, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) memainkan peran penting dalam masalah hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan.

TÜSİAD, salah satu organisasi bisnis utama di Turki, memiliki kekuatan yang mirip dengan beberapa Ormas Indonesia yang bekerja dalam kebijakan ekonomi nasional.

STK Turki juga berperan dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan aktif terlibat dalam membentuk wacana nasional tentang demokrasi dan pemerintahan.

STK di Turki memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan, terutama terkait hak asasi manusia, etika bisnis, dan kebebasan beragama, mirip dengan bagaimana Ormas mempengaruhi isu nasional di Indonesia.

India

India memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti SEWA (Asosiasi Pekerja Mandiri) yang berfungsi mirip dengan Ormas di Indonesia.

SEWA, misalnya, memberdayakan perempuan yang terpinggirkan di pasar kerja informal, memberikan suara bagi mereka yang biasanya dikecualikan dari proses politik formal.

Organisasi-organisasi ini, seperti Ormas di Indonesia, sering mengisi peran yang diabaikan pemerintah, terutama dalam pembangunan ekonomi dan jaminan sosial.

LSM di India memiliki dampak nyata pada kehidupan komunitas yang terpinggirkan, mendorong perubahan kebijakan terkait kesetaraan gender, hak-hak pekerja, dan keamanan ekonomi.

Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, Organisasi Berbasis Komunitas (CBO) seperti Campaign Treatment Action (TAC) memperjuangkan kesehatan masyarakat dan keadilan sosial.

Serupa dengan Ormas di Indonesia, organisasi-organisasi ini muncul dari kebutuhan untuk mengatasi kekurangan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah, terutama dalam perjuangan melawan HIV/AIDS.

CBO ini sangat penting untuk memastikan suara komunitas yang terpengaruh didengar dan kebijakan yang dilaksanakan untuk melindungi hak-hak mereka.

TAC dan organisasi serupa memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan kesehatan, terutama dalam hal akses ke pengobatan antiretroviral dan pendidikan kesehatan masyarakat, mencerminkan peran advokasi Ormas di Indonesia.

Brasil

Di Brasil, Organizações da Sociedade Civil (OSC) seperti MST (Gerakan Pekerja Tanpa Tanah) fokus pada isu-isu reformasi pertanahan dan hak-hak pekerja.

Seperti Ormas di Indonesia, organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap ketidakcukupan pemerintah, menyediakan layanan sosial dan mendorong reformasi struktural.

OSC di Brasil, melalui mobilisasi akar rumput, telah memimpin kampanye yang langsung memengaruhi kebijakan sosial, terutama dalam hal redistribusi tanah dan hak-hak pekerja, mirip dengan bagaimana Ormas memperjuangkan perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Uni Eropa

Di Uni Eropa, organisasi masyarakat sipil memiliki tempat strategis dalam sistem demokrasi. Lembaga seperti European Economic and Social Committee (EESC) mewakili suara masyarakat sipil dalam proses legislasi.

Selain itu, program seperti Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) memberikan pendanaan kepada organisasi yang memperjuangkan hak-hak dasar dan partisipasi publik.

Berbeda dari beberapa ormas di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan tekanan terhadap investasi, CSO di Eropa fokus pada advokasi kebijakan, pengawasan pemerintah, dan penguatan ruang demokrasi.