Menguak Tantangan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Tanpa kepastian legal dan struktur organisasi yang memadai, petani sulit memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang ditetapkan.

Upaya peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat implementasi. Kelembagaan petani yang belum kuat serta persoalan legalitas lahan disebut menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas berbagai program kebijakan dan inisiatif industri.

Chief of Staff PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Rizalmi Fitrah ZA menyampaikan bahwa dari sisi perusahaan, kesiapan operasional untuk mendorong praktik berkelanjutan sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasi di lapangan kerap tersendat oleh aspek legalitas dan kelembagaan petani, khususnya di kebun plasma.

"Secara operasional, kami siap menjalankan ISPO dan RSPO. Tapi di lapangan, hambatan legalitas lahan dan kelembagaan petani masih sering muncul dan membuat banyak program tidak bisa berjalan optimal," ujar Rizalmi.

Menurut dia, berbagai inisiatif pemerintah dan industri, termasuk program peremajaan dan peningkatan produktivitas, membutuhkan prasyarat kelembagaan yang kuat agar dapat diakses oleh petani. Tanpa kepastian legal dan struktur organisasi yang memadai, petani sulit memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang ditetapkan.

Dalam diskusi “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and Governance Standards” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta. Akademisi kelapa sawit Witjaksana Darmosarkoro menilai bahwa struktur petani sawit Indonesia yang didominasi oleh unit usaha kecil dan tersebar menjadi tantangan mendasar dalam penguatan kelembagaan.

"Petani sawit kita umumnya kecil, terpencar, dan memiliki keterbatasan pengetahuan serta akses. Kondisi ini membuat pembinaan, pendampingan, dan sertifikasi tidak mudah dilakukan secara merata,” kata Witjaksana.

Ia menambahkan bahwa lemahnya kelembagaan petani berdampak langsung pada rendahnya adopsi praktik budidaya yang lebih produktif dan berkelanjutan. Tanpa pendampingan yang konsisten dan struktur organisasi yang jelas, berbagai kebijakan peningkatan produktivitas berisiko tidak mencapai sasaran.

Sisi Industri Lebih Luas

Dari sisi industri secara lebih luas, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menilai bahwa persoalan kelembagaan petani dan legalitas lahan juga tidak terlepas dari tantangan tata kelola di tingkat nasional. Ia menyoroti masih adanya fragmentasi regulasi dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal.

"Banyak tantangan industri sawit justru berasal dari dalam negeri. Regulasi yang belum sinkron dan kelembagaan yang terfragmentasi membuat proses di lapangan menjadi lebih kompleks," ujar Mukti.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menegaskan bahwa persoalan kelembagaan petani dan legalitas lahan merupakan bagian dari tantangan tata kelola yang lebih luas. Menurutnya, tanpa perbaikan pada aspek ini, upaya meningkatkan daya saing industri sawit akan terus menghadapi hambatan struktural.

"Dalam berbagai kajian, kami melihat bahwa hambatan utama sering kali bukan pada desain kebijakan, tetapi pada implementasi dan tata kelolanya. Kelembagaan petani dan kepastian hukum menjadi faktor kunci,” kata Piter.

Indonesia Kuasai 58 Persen Produksi CPO Global

Dalam konteks ekonomi nasional, tantangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat besarnya skala industri sawit. Indonesia saat ini menguasai sekitar 58,7 persen produksi CPO global, menopang sekitar 2,6 juta petani sawit, serta menghasilkan 16,5 juta tenaga kerja baik langsung dan tidak langsung di berbagai daerah.

Tanpa penguatan fondasi di tingkat petani, potensi besar tersebut dinilai sulit dimaksimalkan secara berkelanjutan. Menutup diskusi, Piter menegaskan kembali komitmen Prasasti untuk mendorong dialog kebijakan yang berkelanjutan. Ia berharap forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi awal dari kerja bersama yang lebih konkret dan berkelanjutan.

“Dengan komitmen kolektif, konsistensi kebijakan, dan implementasi yang lebih kuat, industri kelapa sawit Indonesia dapat terus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang semakin tinggi," ujarnya.