Mengapa Petani Sawit Mandiri Sulit Jual Kredit RSPO? SPKS Desak Perbaikan Sistem Pasar

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait sistem pasar penjualan kredit keberlanjutan bagi petani sawit mandiri di Indonesia. Organisasi ini mendesak perbaikan signifikan agar manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dapat dirasakan secara adil dan merata. Isu ini muncul karena banyaknya petani yang telah bersertifikasi namun kesulitan menjual kredit mereka.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengungkapkan bahwa meskipun petani sawit mandiri telah berhasil memperoleh sertifikat RSPO, mereka menghadapi hambatan serius dalam menjual kredit keberlanjutan. Kondisi ini secara langsung menghambat realisasi insentif finansial yang seharusnya menjadi dorongan bagi praktik berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu, 2 November, menyoroti urgensi masalah tersebut.

Sebagai contoh, Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari di Kalimantan Barat, anggota SPKS yang bersertifikasi RSPO sejak 2024, belum mampu menjual kredit yang dimilikinya hingga masa sertifikat berakhir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem kredit RSPO yang selama ini dijanjikan. SPKS pun mendesak perhatian serius dari para pemangku kepentingan, terutama pihak RSPO.

Petani sawit mandiri telah menginvestasikan sumber daya dan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi standar keberlanjutan RSPO yang ketat. Upaya ini dilakukan dengan harapan mendapatkan manfaat ekonomi melalui penjualan kredit keberlanjutan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harapan tersebut seringkali tidak terwujud, menyebabkan kekecewaan di kalangan petani.

Sabarudin menegaskan, "Kami merasa kecewa ketika upaya tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan melalui penjualan kredit." Pernyataan ini mencerminkan frustrasi petani yang telah berkomitmen pada praktik berkelanjutan namun tidak memperoleh imbalan yang setimpal. Masalah ini juga mempertanyakan transparansi dan aksesibilitas pasar kredit RSPO.

SPKS menilai bahwa perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap sistem kredit RSPO agar lebih efektif dan inklusif bagi seluruh petani sawit. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah dan hambatan yang selama ini menghalangi petani kecil untuk mendapatkan keuntungan dari sertifikasi mereka. Perbaikan sistem menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan petani terhadap sertifikasi RSPO.

Jika situasi sulitnya penjualan kredit RSPO ini terus berlanjut, SPKS khawatir petani sawit kecil akan kehilangan motivasi untuk berkomitmen pada produksi minyak sawit berkelanjutan. Sertifikasi RSPO yang seharusnya menjadi insentif, justru bisa menjadi beban tanpa adanya manfaat ekonomi yang jelas. Ini berpotensi merugikan upaya keberlanjutan secara keseluruhan di sektor kelapa sawit.

Menurut SPKS, kondisi saat ini berisiko membuat sistem sertifikasi RSPO terkesan lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki jalur rantai pasok langsung dan akses pasar yang lebih baik. "Kendala ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima petani kecil atas komitmen mereka terhadap keberlanjutan," tambah Sabarudin. Ketidakadilan ini dapat memperlebar kesenjangan antara petani besar dan kecil.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya bersama untuk menciptakan inklusivitas dalam sektor sawit berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, SPKS mendorong sekretariat RSPO untuk memperkuat peran fasilitasi antara pembeli kredit dan petani sawit. Tujuannya adalah agar transaksi dapat berjalan transparan, adil, dan memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi semua pihak.

RSPO sendiri merupakan sistem sertifikasi global yang memiliki tujuan mulia untuk menjamin produksi dan pasokan minyak sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi ini memastikan praktik perkebunan yang bertanggung jawab, termasuk menghindari deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menghormati hak-hak pekerja. Organisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari produsen hingga pengguna akhir minyak sawit.

Meski menghadapi kendala, SPKS sebagai anggota RSPO tetap berkomitmen untuk mendorong anggotanya masuk dalam sertifikasi RSPO. Komitmen ini menunjukkan keyakinan SPKS terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung RSPO. Namun, komitmen ini harus diimbangi dengan perbaikan sistem agar tidak menjadi sia-sia bagi petani kecil yang telah berinvestasi.

Menyikapi isu krusial ini, SPKS secara resmi meminta agar konferensi RSPO yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 3-5 November 2025 dapat memberikan ruang khusus. Ruang ini diharapkan digunakan untuk membahas dan meninjau ulang secara menyeluruh mekanisme penjualan kredit RSPO, khususnya bagi petani sawit mandiri. Harapannya, solusi konkret dapat ditemukan untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan masa depan sawit berkelanjutan yang inklusif.

Sumber: AntaraNews