Peremajaan Sawit Rakyat

Borneo Forum 2026 mendesak pemerintah menyederhanakan birokrasi replanting sawit karena rendahnya penyerapan dana, masalah legalitas, dan administrasi yang menghambat peremajaan lahan petani.

Disbun Sumsel targetkan 3.600 hektare untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2026, tersebar di delapan kabupaten guna tingkatkan produktivitas sawit rakyat.

BPDP menyoroti PTPN IV PalmCo sebagai perusahaan terdepan dalam pendampingan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional, menunjukkan pergeseran fokus pada penguatan aspek teknis dan keberlanjutan.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang kenaikan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5%, khawatir memberatkan petani dan menekan harga TBS.

Industri sawit tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional, menopang jutaan jiwa dan menawarkan potensi besar. Simak strategi pemerintah dan pelaku usaha untuk keberlanjutan!

BPDP siapkan lima pendekatan strategis untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di 2025. Simak strategi kunci BPDP mengatasi tantangan legalitas lahan dan pendanaan demi kesejahteraan petani.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan peremajaan sawit rakyat adalah kunci ketahanan pangan dan energi nasional, mendorong kolaborasi.

SPKS dan PTPN PalmCo bersinergi mendampingi petani sawit swadaya dalam mengakses Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, bagaimana caranya?