Luhut Tanggapi Isu Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh

Ketua DEN, Luhut Pandjaitan, menyatakan pemerintah akan mengupayakan solusi pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh tanpa membebani anggaran negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh, terus berlangsung. Ia menjelaskan bahwa saat ini, tahap persiapan sedang dilakukan dan hanya menunggu keputusan presiden (Kepres) untuk membentuk tim khusus yang akan menangani masalah ini.

"Ya itu tinggal restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja. Ada kepres dari presiden mengenai timnya," kata Ketua DEN Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut juga menyatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk memastikan bahwa penanganan restrukturisasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menambahkan, karena sebelumnya ia terlibat dalam proyek ini, maka diperlukan langkah-langkah koordinatif agar transisi dalam penanganan dapat berjalan dengan baik.

"Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan (CEO Danantara) Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan. Dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama," ujarnya.

Skema Pembayaran Lewat Dividen

Mengenai sumber pembayaran utang untuk proyek Whoosh, Luhut menekankan bahwa pemerintah akan mencari skema yang tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memberikan sinyal bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan dividen dari BUMN yang terkait, mirip dengan skema yang diterapkan pada proyek LRT sebelumnya.

"Nanti kita lihat lah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun. Nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan," kata Luhut.

Silakan sampaikan pesan Luhut

Meskipun demikian, Luhut menegaskan bahwa hampir tidak ada proyek transportasi publik di seluruh dunia yang dapat menghasilkan keuntungan finansial secara penuh tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemberian subsidi adalah hal yang wajar, asalkan dilakukan dengan tepat sasaran dan terukur.

"Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," pungkasnya.

Dalam pandangannya, penting untuk memahami bahwa kebanyakan sistem transportasi publik bergantung pada bantuan pemerintah untuk dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, Luhut menegaskan perlunya strategi yang baik dalam memberikan subsidi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

"Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," pungkasnya.

Menkeu Purbaya secara terbuka menolak membayar utang Whoosh dalam rapat Danantara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menutupi pembayaran proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya memberikan penjelasan mengenai keputusannya tersebut, menganggap bahwa dividen yang diterima oleh Danantara sudah cukup untuk melunasi utang proyek Whoosh. Ia memperkirakan bahwa dividen Danantara mencapai Rp 80 hingga 90 triliun setiap tahunnya.

"Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp80 - 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," kata Menkeu Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Diketahui pula bahwa utang Whoosh yang harus dibayarkan setiap tahun adalah sebesar Rp 2 triliun. Purbaya menambahkan bahwa Danantara akan mempelajari usulan yang telah disampaikannya.

Pertimbangan Purbaya

Dalam pertemuan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa keputusan untuk tidak membayar utang Whoos diambil karena dana untuk proyek tersebut kini berasal dari BUMN holding investasi, bukan dari kas negara.

Purbaya menjelaskan bahwa dividen dari perusahaan milik negara yang sebelumnya disetorkan ke APBN kini telah dialihkan ke BPI Danantara. Dengan demikian, APBN tidak perlu menanggung beban utang kereta cepat tersebut.

"Namun, setelah pemisahan dilakukan dan seluruh dividen disalurkan ke Danantara, lembaga tersebut cukup mampu untuk melunasi utang tersebut. Jadi, bukan berarti utang itu tidak dibayar, tetapi pembayaran dilakukan oleh Danantara, bukan oleh APBN," jelas Purbaya.

"Arahan saya memang ingin ke arah itu," tambahnya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui pemisahan sumber dana.