LIVE

Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal

Sepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya SVB hingga Signature Bank of New York.

dpr
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal (merdeka.com)

Sepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya Silicon Valley Bank (SVB) hingga Signature Bank of New York (SBNY).

Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal

Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal

Sepanjang tahun 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya Silicon Valley Bank (SVB) hingga Signature Bank of New York (SBNY).

Fenomena bank gagal ini turut memicu kekhawatiran di pasar keuangan global. Akan tetapi, Lembaga Penjamin Simpanan AS atau Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mampu meredam hal tersebut melalui upaya resolusi bank gagal.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut mengapresiasi keberhasilan tersebut.

“Kita patut belajar bagaimana AS mampu mengatasi situasi genting akibat penarikan simpanan di bank besar-besaran secara cepat atau dikenal sebagai bank run." "Kejadian ini kemudian mengakibatkan kolapsnya sejumlah bank besar di AS hingga mengguncang pasar keuangan global. Namun, FDIC mampu mengatasi fenomena bank gagal ini dengan menempuh upaya resolusi yang menjamin pengembalian simpanan seutuhnya, bahkan simpanan yang melebihi batas penjaminan,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Pusat FDIC, Washington DC, AS, pada Senin (10/10). 

Melalui pertemuan ini, Puteri pun mempertanyakan terkait strategi FDIC dalam memenuhi pengembalian simpanan nasabah di bank gagal, khususnya simpanan nasabah yang melebihi batas penjaminan FDIC sebesar 250 ribu dolar AS per deposan per bank.
"Porsi simpanan yang tidak terjamin melebihi batas penjaminan di kedua bank ini ternyata cukup besar. Untuk itu, bagaimana strategi FDIC memulihkan simpanan nasabah. Apakah nantinya FDIC juga akan mempertimbangkan untuk meningkatkan batas penjaminan untuk mengakomodir porsi deposan dengan jumlah yang lebih besar,” tanya Puteri.

Lebih lanjut, Puteri mengungkapkan suatu bank tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan permodalan, tetapi juga harus disertai kemampuan tata kelola yang baik untuk mencegah timbulnya moral hazards.

“Kegagalan SVB terjadi karena persoalan kurangnya manajemen mengantisipasi risiko suku bunga dan pengelolaan likuiditas yang memadai. Begitupun, kasus SBNY yang mengabaikan rekomendasi dari FDIC."
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal

"Padahal, SBNY tumbuh pesat akibat simpanan yang tidak terjamin, tapi tidak diiringi dengan manajemen likuiditas yang baik,” urai Puteri. 

LPS Indonesia Tingkatkan Pengawasan

Berkaca pada kasus kegagalan SVB dan SBNY, Puteri berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta otoritas lainnya di Indonesia bisa meningkatkan pengawasan dan pengaturan,khususnya terhadap manajemen risiko likuiditas untuk mencegah kejadian terulang kembali.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Beri Doa Khusus

{{caption}}
Doa Presiden Prabowo untuk El Rumi dan Syifa Hadju, Sempat Cicipi Kari Laksa dalam Pesta Resepsi

{{caption}}
Hasil Chelsea vs Leeds United: Lupakan Nestapa Liga Inggris, The Blues ke Final Piala FA

{{caption}}
Menengok Progres Penataan Kampung Kumuh dan Rawan di Jakarta, Rampung Tahun Depan

{{caption}}
Kronologi Kebakaran Maut di Lubang Buaya Jakarta Timur Tewaskan Satu Warga

{{caption}}
Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

Topik Terkait
{{caption}}
Trivia: Dana Rp200 T ke Himbara, LPS Sebut Bisa Pengaruhi Bunga Penjaminan

LPS menyatakan pengalihan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke Himbara berpotensi memengaruhi pergerakan LPS dan Bunga Penjaminan. Bagaimana dampaknya bagi perbankan dan ekonomi nasional?

LPS
{{caption}}
Kunjungi Bank Sentral Spanyol, DPR Ingin Kerja Sama Mata Uang Digital

Hal ini menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol.

DPR RI
{{caption}}
Tahukah Anda? Purbaya Ingatkan Bank Himbara Hati-hati Salurkan Dana Rp200 Triliun Agar Terhindar dari NPL

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kehati-hatian bank Himbara dalam penyaluran dana Rp200 triliun untuk mencegah NPL,

Ekonomi Indonesia
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

berita update
{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

barantin
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Yogya, Soroti Lemahnya Pengawasan

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

audit daycare
{{caption}}
Legislator Desak Pemerintah Dampingi Psikolog untuk Korban Daycare di Yogyakarta

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

arzeti bilbina
{{caption}}
Penyaluran Minyakita Bulog NTT Tembus 1,37 Juta Liter, Wujud Komitmen Stabilisasi Pangan

Perum Bulog berhasil menyalurkan 1,37 juta liter Minyakita di NTT, termasuk 37.908 liter di Labuan Bajo, menegaskan komitmen menjaga stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.

bantuan sosial
{{caption}}
DPR Dorong Sekolah Rakyat Berkelanjutan untuk Anak Jalanan, Hadirkan Negara Nyata

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

akses pendidikan
{{caption}}
Ahmad Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Little Aresha

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

ahmad sahroni
{{caption}}
Kementerian Kehutanan Akan Evaluasi Berkala Kuota Taman Nasional Komodo

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan evaluasi berkala kuota pengunjung Taman Nasional Komodo. Tujuannya menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan.

dpr ri