Kolaborasi LAN dan Kemenimipas Perkuat Kualitas Pelayanan Publik Nasional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melantik sejumlah pimpinan tinggi pratama, termasuk Kepala Kanwil Imigrasi Kepri dan Kepala Imigrasi Batam, dalam upaya penyegaran dan penguatan organisasi. Pelantikan pejabat Kemenimipas ini bertujuan

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan koperasi warga binaan lapas untuk pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial, memberikan bekal usaha yang memad

Kemenimipas menggelar Refleksi Akhir Tahun 2025 dan meluncurkan 15 Program Aksi yang akan menjadi arah kebijakan keimigrasian dan pemasyarakatan pada 2026.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, refleksi akhir tahun ini bukan sekadar memaparkan keberhasilan.

Kemenko Kumham Imipas mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri baru, menegaskan komitmen memperkuat peran Korpri sebagai wadah profesional ASN yang berintegritas dan adaptif menghadapi tantangan birokrasi modern. Simak pesan penting Menko Yusril!

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?

Kantor Imigrasi Atambua dan Satgas Pamtas RI-RDTL memperkuat sinergi pengawasan di perbatasan Haumeniana, mengedepankan pendekatan kekerabatan untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah pelintasan ilegal.

LAN terus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih besar (bigger) dalam cakupan, jangkauan, dan kontribusinya melalui pelayanan yang lebih luas.

"Tanpa bermaksud menggurui tentunya saya sedikit menyampaikan perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama," kata Kapolri

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LAN dan Institutu Nasional Administrasaun Publika (INAP) Timor Leste,

Sebagai organisasi profesi yang baru, INAKI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan LAN sebagai mitra strategis guna memperkuat kebijakan.

Di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.

Anggota DPR RI Komisi II Romy Soekarno menegaskan urgensi Revitalisasi STIA LAN Bandung demi melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cakap digital dan adaptif menghadapi era transformasi.

LAN kini memposisikan diri sebagai Orkestrator dan Center of Excellence yang mengintegrasikan ekosistem pembelajaran ASN secara nasional.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni engatakan capaian ini menjadi indikator bahwa proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan di Kota Taman telah benar.

Kementerian Hukum (Kemenkum) berhasil meraih predikat "Unggul" dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan akuntabel.

Secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Jayawijaya mengumumkan baru sembilan dari 30 OPD yang memiliki Pejabat Definitif OPD Jayawijaya setelah melalui proses seleksi yang panjang.

ASN Lift Expo, yang dirancang sebagai ruang akselerasi inovasi, menawarkan kompetisi inovasi, pameran program unggulan.

Bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul.

Padahal pada 2030 akan terjadi sebuah disrupsi besar dimana diperkirakan 60–70 persen pekerjaan manusia akan digantikan teknologi.

Selain itu juga silo mentality antar sektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.