Kemenimipas

DPP Perbasi memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mengawasi pemain asing di IBL, sekaligus mengedukasi mereka agar memahami regulasi Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan komitmen kementeriannya untuk memberantas peredaran narkotika di lapas dan rutan, serta mengungkap langkah konkret yang diambil dalam upaya Pemberantasan Narkotika Lapas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas Layanan Kesehatan Lapas tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, wujud nyata peran sosial pemerintah.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi sukses menggelar aksi donor darah, mengumpulkan 102 kantong darah sebagai bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah masyarakat.

pola kerja ASN di Kemenimipas dibagi dalam dua skema, yakni WFO selama empat hari kerja, mulai Senin hingga Kamis, serta WFH setiap hari Jumat.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melantik sejumlah pimpinan tinggi pratama, termasuk Kepala Kanwil Imigrasi Kepri dan Kepala Imigrasi Batam, dalam upaya penyegaran dan penguatan organisasi. Pelantikan pejabat Kemenimipas ini bertujuan

Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan ketat terhadap aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di seluruh pintu masuk Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan menjaga kedaula

Sosok yang dilantik adalah Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, menggantikan Brigjen Pol. Yuldi Yusman yang sebelumnya dijabat.

Ombudsman Kepri memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batam Center, menyusul dugaan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara.

Sebanyak 4.840 warga binaan di Aceh mendapatkan Remisi Idul Fitri Aceh 1447 H dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, dengan tiga di antaranya langsung bebas. Simak detail lengkapnya mengenai pengurangan masa hukuman ini.

Sebanyak 5.072 narapidana di Lampung mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di mana 52 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Ini adalah bagian dari upaya pembinaan dan pemberian hak bagi warga binaan yang memenuhi syarat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyerahkan Remisi Idul Fitri kepada 1.639 narapidana di Pulau Dewata, termasuk 26 orang yang langsung bebas.

Kebahagiaan Idul Fitri 1447 H menyelimuti Lapas Selong, di mana 347 warga binaan mendapatkan Remisi Idul Fitri. Simak rincian pengurangan masa hukuman yang diberikan.

Sebanyak 430 narapidana di Maluku mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1447 Hijriah, menjadi harapan baru bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat setelah memenuhi syarat.

Sebanyak 427 warga binaan pemasyarakatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan Remisi Idul Fitri 1447 Hijriah, sebuah langkah evaluasi perilaku dan motivasi untuk perbaikan diri sebelum kembali ke masyarakat.

Sebanyak 6.673 narapidana di DKI Jakarta menerima Remisi Idul Fitri 2026, sebuah apresiasi negara atas perubahan perilaku dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Ditjenpas Sultra memberikan Remisi Idul Fitri kepada 2.156 WBP yang berkelakuan baik, tujuh di antaranya langsung bebas. Simak detail dan harapan di baliknya.

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

Kantor Imigrasi Tahuna memberikan Layanan Kesehatan Gratis Imigrasi Tahuna di Pulau Miangas. Ini wujud komitmen pemerintah dalam penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan dan kehadiran negara.