Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju, Menkes Kebut Hilirisasi Farmasi

Menkes tidak ingin kehilangan kesempatan emas pada saat Indonesia mengalami ledakan populasi generasi produktif, alias bonus demografi.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin berkomitmen keras untuk mempercepat hilirisasi industri farmasi, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut dia, target pertumbuhan 8 persen jadi sesuatu yang harus dikejar sesegera mungkin. Sebab, ia tidak ingin kehilangan kesempatan emas pada saat Indonesia mengalami ledakan populasi generasi produktif, alias bonus demografi. 

"Karena kalau enggak, kita kehilangan windows of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa jadi negara maju yang income-nya itu harus USD 14.000 GNI per capita," ujarnya di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (24/6). 

"Sekali sudah kehilangan, sudah lose momentum, kita akan middle income forever," kata Budi Gunadi Sadikin seraya mengingatkan. 

Menkes pun telah membujuk Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, agar alokasi anggaran untuk belanja kesehatan bisa lebih dihemat. Lantaran negara bisa menghabiskan hingga 16 persen dari porsi anggaran hanya untuk impor produk kesehatan.  

"Memang semua belanja ini belum tertranslasikan jadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang enjoy GDP growth dan job growth-nya itu di negara lain," tegas dia.

Integrasi Produksi di Dalam Negeri

Oleh karenanya, Menkes mendorong agar seluruh belanja kesehatan bisa dialihkan untuk membangun pusat produksi terintegrasi di dalam negeri. Sehingga bisa turut mengungkit pertumbuhan ekonomi secara lokal maupun nasional. 

"Dari ujung ke ujung, misalnya parasetamol itu mulainya dari benzena. Benzena diproduksi di TPPI, tapi benzena jadi kumena itu nggak ada di Indonesia hilirisasi-nya. Kumena jadi venol, nggak ada juga di Indonesia. Baru venol jadi parasetamol," urainya. 

"Jadi kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12-13 persen itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," seru Menkes.

Pabrik Plasma Darah

Selain itu, Menkes turut menyoroti pembangunan pabrik pengolahan plasma darah. Lantaran sejauh ini produk turunannya seperti albumin, Intravenous Immunoglobulin (IVIG), hingga faktor VIII dan faktor IX masih bergantung impor. 

"Itu juga kita butuhkan, kita belanja, kita beli, tapi impor semua. Padahal darahnya kan sumber daya alam nomor 4 terbesar dunia, kan Indonesia karena populasinya besar," ungkap dia. 

"Nah, itu Pak Luhut juga yang bantu dibikin pabrik plasma pertama kali itu dan sudah jadi. Tinggal nunggu izinnya, mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600 ribu liter per hari. Kita nggak usah impor lagi," pungkasnya.