Kemenkop

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 8.494 KDKMP yang telah berbadan hukum dengan sepuluh KDKMP mencatatkan nilai transaksi tertinggi di Jawa Timur yakni mencapai Rp14,05 miliar.

Sedangkan, penetapan gaji bagi manajer KDKMP akan diatur oleh pemerintah, dan saat ini besarannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kedekatannya dengan gerakan koperasi, menyebut koperasi adalah keluarga, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Minggu. Prabowo Koperasi menjadi pilar ekonomi rakyat yang

Saat ini, sebanyak 65,5 juta UMKM telah menjadi tulang punggung dengan menyerap hampir 90 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang 60 persen pada PDB.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya Transformasi Pokdarwis Jadi Koperasi sebagai instrumen baru untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kemenkop berkomitmen mengawal perkembangan Koperasi Pondok Pesantren di bawah MPDI, dinilai berpotensi membentuk kemandirian ekonomi lembaga pendidikan keagamaan.

Percepat implementasi model-model yang telah dikembangkan sekaligus memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Kemenkop mengucurkan pinjaman lunak senilai Rp17 miliar kepada koperasi di Kediri, Jawa Timur, untuk mendukung pengembangan sektor produksi tebu dan rencana pendirian pabrik kecap, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Kopdit Swasti Sari dan Kopdit TLM bersinergi dengan KMP untuk perkuat lembaga keuangan mikro di NTT, dorong ekonomi kerakyatan.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan strategi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih secara vertikal menjadi solusi inovatif mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan, demi keberlangsungan program ini.

Kementerian Koperasi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi berbasis masjid sebagai pusat perputaran ekonomi umat, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM dan perlindungan dari praktik ilegal.

Kementerian Koperasi menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk memperkuat UMKM lokal, bukan mematikan. Skema ini dirancang untuk mendorong pengembangan ekonomi desa secara inklusif.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong Koperasi Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar di Medan untuk menjadi pusat distribusi produk lokal, memperkuat ekonomi pesantren dan warga sekitar, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan koperasi warga binaan lapas untuk pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial, memberikan bekal usaha yang memad

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih sebagai solusi strategis atasi keterbatasan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Program ini dirancang membuka ruang ekonomi baru di desa dan kelurahan.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pemulihan Koperasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak bencana di Sumatra, guna menjaga keberlanjutan usaha.

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menegaskan peran krusial Kopdes Merah Putih dalam menyerap produk lokal dan memastikan ketersediaan barang subsidi, mendorong penguatan ekonomi rakyat secara menyeluruh.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) sukses meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah KIP 2025, menegaskan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik.