KKP Jamin Ekspor Ikan RI Tembus Pasar Global dengan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar global melalui penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). Simak bagaimana SMKHP membuka jalan ekspor ikan RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif menjamin keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar internasional melalui penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memastikan standar mutu produk perikanan nasional memenuhi persyaratan global. Sertifikat ini diakui sebagai dokumen resmi yang menjadi syarat pemenuhan standar mutu di negara tujuan ekspor, membuka jalan bagi produk perikanan Indonesia untuk bersaing secara global.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menjelaskan bahwa SMKHP adalah deklarasi resmi yang sangat dibutuhkan oleh otoritas negara tujuan ekspor. Sertifikat ini memastikan bahwa produk perikanan Indonesia diproduksi melalui rantai produksi yang sesuai dengan standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan global. Hal ini penting agar produk dapat memenuhi tingkat perlindungan pangan (ALOP) yang berlaku di negara pengimpor.

Komitmen KKP dalam memfasilitasi ekspor ikan Indonesia semakin diperkuat dengan kemudahan pengurusan SMKHP yang kini tersedia secara daring melalui aplikasi Siap Mutu. Sistem ini terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW), memungkinkan eksportir mengurus SMKHP secara cepat dan efisien. Ketersediaan 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia juga siap melayani penerbitan sertifikat tersebut.

Pentingnya Sertifikat Mutu dalam Ekspor Perikanan

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) berfungsi sebagai jaminan resmi dari pemerintah Indonesia bahwa produk perikanan telah memenuhi standar kualitas internasional. Deklarasi resmi ini krusial untuk otoritas negara tujuan ekspor, memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi tingkat perlindungan pangan atau appropriate level of protection (ALOP) yang berlaku di sana. Dengan demikian, produk dapat dengan mudah menembus pasar global.

Ishartini menegaskan bahwa SMKHP memastikan produk perikanan dihasilkan melalui rantai produksi yang mematuhi standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan global. Kepatuhan terhadap standar ini sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen internasional dan otoritas pengawas. Tanpa sertifikasi ini, produk perikanan berisiko tinggi untuk ditolak atau tertahan di pelabuhan negara tujuan.

Penerbitan SMKHP oleh KKP menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Sertifikat ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan sebuah instrumen vital yang memfasilitasi kelancaran arus ekspor dan menjaga reputasi kualitas produk perikanan nasional di mata dunia. Ini adalah langkah proaktif untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan.

Kisah Sukses Pelepasan Kontainer Udang Beku di AS

Baru-baru ini, kasus penahanan 20 kontainer udang beku asal Surabaya di salah satu pelabuhan Amerika Serikat menjadi sorotan, menyoroti pentingnya Sertifikat Mutu Ekspor Ikan. Pengiriman ekspor tersebut sempat tertahan karena adanya dokumen yang dianggap belum lengkap oleh otoritas setempat. Situasi ini menunjukkan tantangan yang kerap dihadapi eksportir di pasar internasional.

Setelah Unit Pengolahan Ikan (UPI) menunjukkan SMKHP yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Mutu Surabaya I dan dikonfirmasi oleh KKP, seluruh kontainer akhirnya dirilis oleh otoritas Amerika Serikat. Peristiwa ini membuktikan efektivitas SMKHP sebagai dokumen resmi yang diakui dan mampu menyelesaikan masalah birokrasi di negara tujuan.

Perwakilan perusahaan eksportir, Clorinda, membenarkan pengalaman tersebut, menjelaskan bahwa FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat) mengirim notifikasi melalui customs broker. Clorinda mengungkapkan, setelah SMKHP dikirimkan, semua kontainer udang beku tersebut langsung dirilis pada hari yang sama. Ini menegaskan peran krusial SMKHP dalam melancarkan proses ekspor.

Menurut data dari UPT Badan Mutu Surabaya I, total volume ekspor yang berhasil diselamatkan berkat adanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencapai 263 ribu ton. Nilai estimasi dari volume ekspor yang terselamatkan ini mencapai sekitar Rp63,4 miliar, menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan SMKHP.

Kemudahan Akses dan Dukungan KKP untuk Eksportir

Proses pengurusan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) kini semakin mudah berkat digitalisasi. Aplikasi Siap Mutu yang tersedia secara daring, terhubung langsung dengan Indonesia National Single Window (INSW), memungkinkan eksportir mengurus sertifikat dengan cepat dan efisien. Inovasi ini memangkas birokrasi dan waktu yang dibutuhkan.

Untuk memastikan layanan yang merata, KKP memiliki 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, siap melayani penerbitan SMKHP. Keberadaan UPT ini memudahkan eksportir di berbagai daerah untuk mengakses layanan sertifikasi tanpa harus ke pusat. Ini adalah upaya KKP untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha perikanan.

Ishartini menekankan bahwa dengan sistem yang terintegrasi dan dukungan UPT yang memadai, KKP menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume ekspor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di industri perikanan internasional.

Sumber: AntaraNews