Perikanan Indonesia

Papua Barat Daya meluncurkan program budidaya kerang berbasis Teaching Factory (TEFA) guna mengoptimalkan hilirisasi perikanan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan daya saing ekspor.

Papua Barat Daya meluncurkan program budidaya kerang berbasis Teaching Factory (TEFA) guna mengoptimalkan hilirisasi perikanan, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan daya saing ekspor.

Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) mendesak pemerintah menyederhanakan sistem perizinan nelayan yang dinilai sulit dan tidak transparan, memicu praktik percaloan serta membebani nelayan kecil.

Sebagian besar Nelayan Jayapura di Pulo Kosong terpaksa menghentikan aktivitas melaut sejak Februari 2026 akibat cuaca ekstrem, menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) memperketat pengawasan impor ikan untuk memastikan produk perikanan segar memenuhi standar keamanan pangan dan melindungi kesehatan konsumen Indonesia.

Indonesia menilai pendekatan larangan subsidi perikanan yang seragam dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak adil dan berpotensi merugikan nelayan kecil, sehingga mendorong penguatan mekanisme perlakuan khusus bagi negara berkembang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono geram melihat kualitas Infrastruktur KNMP Lombok Timur yang dinilai buruk, mendesak perbaikan menyeluruh demi kesejahteraan nelayan.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengklarifikasi bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri bersumber dari pinjaman Inggris, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, sebagai bagian dari upaya besar penguatan industri maritim nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus genjot Ekspor Perikanan KKP ke pasar global, terutama Taiwan dan Korea Selatan, dengan penambahan puluhan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mendapat persetujuan ekspor baru.

Program Kampung Nelayan Merah Putih digulirkan di NTB, membawa harapan baru bagi kehidupan nelayan. Namun, inisiatif ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan lokal yang perlu diatasi demi keberlanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya maksimal memanfaatkan IEU-CEPA untuk meningkatkan ekspor produk kelautan Indonesia ke pasar Eropa, terutama dengan skema tarif nol.

Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan dua desa tambahan, Sidosari dan Kedung Salam, untuk menjadi bagian dari program strategis Kampung Nelayan Merah Putih KKP, demi pemerataan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menarik minat investasi sebesar Rp1,6 triliun, memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional melalui program ekonomi biru.

Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memaksimalkan Pengelolaan Pesisir Papua, yang diyakini akan menjadi sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku intensifkan Inspeksi Karantina Ikan Maluku di Unit Pengolahan Ikan (UPI) guna mencegah hama dan penyakit, memastikan produk perikanan aman dikonsumsi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Indonesia tetap dapat melakukan ekspor udang ke AS, meski ada pengetatan regulasi. Simak syarat terbaru agar produk udang Anda lolos!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Indonesia tetap mampu melanjutkan Ekspor Udang ke AS, meski ada pengetatan impor. Ketahui bagaimana KKP mengatasi tantangan ini!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan peningkatan signifikan jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang dapat melakukan ekspor produk ke Taiwan menjadi 693 Unit Pengolahan Ikan (UPI), membuka peluang besar bagi industri perikanan nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak percepatan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mencegah Penyelundupan Benih Lobster. Langkah ini krusial untuk menjaga kekayaan laut Indonesia yang bernilai fantastis.