Menko Zulhas Sebut Ikan RI Dicuri Rp 200 Triliun Tiap Tahun, Ini Penyebabnya

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), menyoroti kesejahteraan nelayan dan petani. Ia menilai lemahnya daya tawar serta ketimpangan ekonomi yang dialami keduanya tidak boleh terus dibiarkan.

Menurutnya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat 103, menempatkan nelayan pada kelompok masyarakat paling miskin (desil 1). Kondisi ini dinilai berdampak luas terhadap sektor pangan dan perekonomian.

"Kalau kita biarkan, kita bangsa yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya kalau nelayan kita lemah, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp 200 triliun lebih oleh negara lain seperti Thailand, India, hingga Jepang. Mereka punya kapal-kapal besar karena makmur, sedangkan nelayan kita kapal-kapal kecil," ujar Zulhas dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia yang ditulis oleh Zulkifli Hasan dan Dirgayuza Setiawan, di JCC, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Ia menggambarkan lemahnya posisi tawar nelayan saat menjual hasil tangkapan. Tanpa dukungan sarana dan perlindungan, mereka kerap menjual ikan dengan harga murah agar tidak membusuk, sehingga bergantung pada bantuan sosial seperti beras dan bantuan tunai untuk kebutuhan makan serta pendidikan anak.

Menko Zulhas Soroti Petani Padi dan Jerat Impor Beras

Selain nelayan, Menko Zulhas menyinggung nasib petani padi. Ia menilai pencegahan impor beras secara serampangan penting untuk menekan kemiskinan di tingkat tapak.

Ia menceritakan fenomena yang terjadi hampir tiga dekade terakhir: kepemilikan lahan di keluarga petani terus menyusut dari generasi ke generasi karena kerugian yang berulang.

"Petani kita setelah 28 tahun berubah. Dulu kakeknya punya kebun dan sawah. Turun ke bapaknya, kebun dijual tinggal sawah. Turun ke anaknya, sawahnya dijual karena rugi. Kenapa rugi? Karena harga ditekan atas nama menjaga inflasi, aturannya rumit, belum lagi masalah moral hazard dan tengkulak," tegasnya.

Meski Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 110 pada 2024 menjadi 127 saat ini, persoalan struktural membuat pemerintah harus tetap menyalurkan bantuan kepada 60–70 juta jiwa yang berada di desil 1 hingga desil 4.

Ubah Mentalitas, Kejar Kemandirian Pangan

Zulhas menegaskan Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju jika separuh populasi terus bergantung pada bantuan dan tidak memiliki produktivitas yang mandiri.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengingatkan bahaya ketergantungan impor pangan. Berdasarkan pengalamannya, pasokan dari luar negeri rentan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab, seperti penimbun bahan pangan saat terjadi krisis.

"Apalagi di masa yang akan datang, isu pangan akan sangat menentukan. Ini bukan cuma soal makan, tapi menyangkut gizi, peradaban, dan masa depan bangsa," pungkas Zulhas.