Kemenko PM Temukan Skema Pembayaran UMKM Memberatkan di Bandung, Solusi Dicari

Deputi Kemenko PM menyoroti skema pembayaran UMKM yang memberatkan di Hallway Space Bandung, berpotensi mengancam keberlangsungan usaha. Bagaimana pemerintah mencari solusi konkret?

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Leontinus Alpha Edison, menemukan keluhan serius mengenai skema pembayaran UMKM. Keluhan ini terungkap saat kunjungan dan dialog dengan para penyewa di Hallway Space, Bandung, Jawa Barat. Permasalahan ini mencuat pada Rabu (5/11) dalam acara Dialog Deputi bersama pelaku ekonomi.

Skema pembayaran termin yang diterapkan oleh Perumda Pasar Juara Bandung dinilai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem pembayaran bertahap ini menyebabkan arus kas UMKM tersendat, menciptakan tantangan finansial yang signifikan. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan operasional mereka dalam jangka panjang.

Leontinus Alpha Edison menegaskan bahwa masalah ini adalah isu kritis yang harus segera ditangani untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan UMKM. Kemenko PMK berkomitmen untuk proaktif mencari solusi demi mendukung sektor ekonomi vital ini. Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional.

Tantangan Skema Pembayaran UMKM dan Dampaknya

"Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan penyewa dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan arus kas mereka," ungkap Leontinus Alpha Edison. Skema pembayaran termin ini merujuk pada sistem pembayaran bertahap kepada Perumda Pasar Juara Bandung. Hal ini dinilai oleh pengelola Hallway Space sangat menyulitkan pelaku UMKM.

Arus kas yang tersendat akibat skema pembayaran ini menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Modal kerja yang terbatas dan perputaran uang yang lambat dapat menghambat pembelian bahan baku, pembayaran gaji, hingga ekspansi bisnis. Situasi ini menciptakan ketidakpastian finansial yang tinggi bagi para pengusaha kecil.

Leontinus Alpha Edison secara tegas menyatakan bahwa permasalahan ini merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha UMKM. "Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan cepat dan tepat untuk menjaga agar UMKM tetap dapat beroperasi secara optimal.

Peran Kemenko PM dalam Mendukung UMKM

Kemenko PM telah mengemban tugas untuk mengawal berbagai isu strategis, termasuk Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pelindungan Pekerja Migran. Leontinus Alpha Edison menjelaskan bahwa kebijakan yang tepat sasaran hanya dapat terwujud jika pemerintah terjun langsung ke lapangan. Ini penting untuk memahami tantangan riil yang dihadapi masyarakat.

"Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja," tambah Leontinus. Ia menekankan bahwa Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif dalam program "belanja masalah" di lapangan. Tujuannya adalah mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, serta Pekerja Migran.

Pemerintah saat ini secara aktif menjalankan program “belanja masalah” sebagai wujud komitmen untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar relevan. Hal ini juga memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Solusi dan Apresiasi untuk Keberlangsungan UMKM

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 65,5 juta unit. Sektor ini menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja. Angka tersebut setara dengan sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Pada kesempatan dialog tersebut, Rilly Robbi selaku pengelola Hallway Space menyampaikan apresiasinya atas upaya Kemenko PM. Ia merasa lega dengan solusi yang telah dicapai berkat intervensi pemerintah. Keterlibatan Kemenko PM secara langsung sangat membantu dalam menjembatani masalah ini.

"Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM, yang proaktif turun langsung menjembatani masalah ini sehingga sangat membantu kami menemukan titik temu terbaik terkait termin pembayaran dengan Perumda Pasar Juara Bandung," ujar Rilly. Pernyataan ini menggarisbawahi efektivitas pendekatan langsung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Sumber: AntaraNews