Gulirkan Perintas Berdaya, Kemenko PM Perkuat Modal Sosial dan Kolaborasi Ekonomi Desa

Pangdam Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan peran strategis Kopdes Merah Putih dalam mengatasi kesenjangan ekonomi desa-kota dan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Perintis Berdaya Connect adalah jembatan nyata agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu naik kelas menjadi penggerak.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penguatan UMKM Desa Lampung sebagai tulang punggung ekonomi daerah dan pembuka lapangan kerja, dimulai dari desa.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) fokus pada penguatan pemberdayaan berbasis komunitas di Lampung Timur untuk optimalkan potensi lokal dan wujudkan kemandirian daerah berkelanjutan.

Koperasi Merah Putih Penajam Paser Utara mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendorong Integrasi Program Desa Lampung, yakni Desa Industri Mandiri dengan Desaku Maju, guna memperkuat perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lebak serius dalam upaya Pemberdayaan UMKM Lebak dan koperasi untuk menekan angka pengangguran. Berbagai program strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga dukungan pemasaran, demi membangkitkan perekonomian da

Pemerintah Provinsi Lampung serius mengupayakan percepatan pembangunan fisik dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) demi menggerakkan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di wilayahnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan peran vital Dekopinwil dan Puskud Kalteng dalam menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjadikannya instrumen utama pembangunan ekonomi rakyat di daerah. Simak bagaimana program ini

Teddy menjelaskan Koperasi Merah Putih merupakan langkah pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Kemenko PM berkolaborasi dengan Loid Ventures meluncurkan program Inkubasi UMKM untuk 50 pengusaha di Jakarta, membuka peluang pendanaan dan ekspansi pasar demi UMKM berdaya saing global.

Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan monitoring Sekolah Rakyat Malang, SRMA 22, di Jawa Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat akses pendidikan gratis sebagai upaya strategis nasional dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor pengembang gim Indonesia telah menembus angka USD 60,8 juta.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menilai kasus hukum yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan industri kreatif dan perlindungan profesi konten kreator di Indonesia.

Leontinus menambahkan bahwa tuduhan korupsi yang ditujukan kepada Amsal, hanya karena adanya perbedaan pandangan.

Selain dimensi sosial, program ini berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan aset tidur.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Pasar 1001 Malam di Banda Aceh pada 11-13 Maret 2026, sebuah inisiatif untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pasca-bencana dan aksi kemanusiaan di wilayah tersebut

Wapres Gibran meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Asmat, Papua Selatan, menegaskan dukungan hilirisasi sagu untuk penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pemahaman kewenangan desa untuk memberdayakan masyarakat, memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kemandirian desa.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat meneladani ulama untuk melahirkan bangsa berkarakter, mandiri, dan sejahtera.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pembangunan Papua sebagai prioritas, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia-sentris.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong warganya untuk aktif dalam program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menciptakan sumber penghasilan tambahan.

Pemkab Aceh Barat melarang sistem 'Ring 1' dalam rekrutmen tenaga kerja perusahaan tambang. Ini demi transparansi, keadilan, dan memprioritaskan SDM lokal, mengoptimalkan potensi putra-putri daerah Aceh Barat.