Kemenko PM Lakukan Monitoring Sekolah Rakyat Malang: Perkuat Akses Pendidikan Gratis

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program pendidikan gratis berjalan optimal di seluruh daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, mengonfirmasi bahwa monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Inpres tersebut berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Selain itu, kunjungan lapangan Kemenko PM ke Malang ini juga bertujuan untuk memperkuat peran kementerian dalam mengoordinasikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Program ini diakui sebagai salah satu strategi utama nasional dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat rentan.

Inisiatif Sekolah Rakyat adalah langkah strategis pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan yang telah lama menjadi tantangan serius. Dengan pendidikan yang layak, diharapkan anak-anak memiliki bekal untuk masa depan yang lebih baik.

Abdul Haris menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan dianggap krusial untuk menciptakan generasi yang lebih berdaya saing dan memiliki kesempatan lebih baik di pasar kerja. Ini adalah visi jangka panjang pemerintah untuk pembangunan nasional.

“Kami meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, kami optimistis dapat mempercepat pemutusan siklus kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi bangsa,” ujar Abdul Haris. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap pendidikan sebagai solusi fundamental dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan monitoring Sekolah Rakyat Malang tersebut, Kemenko PM juga menaruh perhatian khusus terhadap jumlah siswa di SRMA 22 Malang. Awalnya, sekolah ini memiliki 75 siswa, namun saat ini tercatat 69 siswa yang masih aktif mengikuti pembelajaran. Penurunan jumlah siswa ini menjadi fokus evaluasi.

Perubahan jumlah siswa ini menjadi salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam proses monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Sekolah Rakyat di Malang. Kemenko PM ingin memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan mendapatkan manfaat maksimal dari program ini.

Kemenko PM berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi program ini agar tujuan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Keberhasilan SRMA 22 Malang akan menjadi contoh bagi program serupa di wilayah lain, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program nasional.

Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena kendala biaya, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kemiskinan ekstrem.

Sumber: AntaraNews