Kemenko PM: Dialog Jadi Fondasi Utama Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menegaskan bahwa kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

"Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus di Kupang, NTT dikutip di Jakarta, Rabu (1/10).

"Setiap kelompok, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan unik. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif," tambahnya.

Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang tersebut, menurutnya, adalah manifestasi komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat.

"Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global," jelasnya.

Perkaya Proses Perumusan Regulasi

Masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sudah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.

"Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Leontinus.

"Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat."