Kanwil Kemenkum Malut Perkuat Pemberdayaan Koperasi Merah Putih di Ternate
Kanwil Kemenkum Malut bersinergi dengan Asosiasi Koperasi Merah Putih untuk memperkuat pemberdayaan koperasi di Ternate, fokus pada legalisasi badan hukum dan pendaftaran merek kolektif guna meningkatkan daya saing.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara dan Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate baru-baru ini menjalin sinergi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan koperasi di wilayah Ternate. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta daya saing produk lokal yang dikelola koperasi.
Penguatan kelembagaan koperasi dilakukan melalui legalisasi badan hukum perkumpulan. Ini menjadi fondasi utama bagi asosiasi agar memiliki posisi yang kuat secara hukum. Inisiatif ini juga membuka peluang investasi lebih luas bagi koperasi-koperasi di Kota Ternate.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan pentingnya legalitas ini. Beliau juga mendorong koperasi untuk mendaftarkan merek kolektif demi perlindungan hukum produk mereka. Hal ini akan memberikan nilai tambah signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pentingnya Legalitas Badan Hukum dan Perlindungan Merek
Budi Argap Situngkir dari Kanwil Kemenkum Malut memberikan apresiasi atas silaturahmi dan konsultasi dari Asosiasi Koperasi Merah Putih. Beliau menekankan bahwa legalitas badan hukum adalah elemen krusial untuk memperkuat posisi kelembagaan koperasi. Tanpa legalitas yang jelas, koperasi akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Selain legalitas badan hukum, Argap juga meminta koperasi untuk segera mendaftarkan merek kolektif. Pendaftaran ini penting guna memperoleh perlindungan hukum atas berbagai produk lokal yang dikelola. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas bagi koperasi.
Beberapa koperasi di Kota Ternate telah menunjukkan inisiatif positif dalam pengajuan merek kolektif. Contohnya adalah KMP Tabona dan KMP Kasturian, yang aktif dalam proses pendaftaran tersebut. Kanwil Kemenkum Malut siap memberikan pendampingan penuh kepada pelaku UMKM dalam setiap tahapan proses ini.
Dukungan penuh ini diharapkan dapat mempermudah koperasi dalam memenuhi persyaratan legalitas. Dengan demikian, produk-produk lokal dapat terlindungi dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan sektor ekonomi kerakyatan.
Tantangan dan Harapan Asosiasi Koperasi
Muhammad Abdul Kadir, Ketua Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate, mengungkapkan bahwa asosiasi ini menaungi sejumlah koperasi. Berbagai program pemberdayaan UMKM terus dijalankan secara berkesinambungan. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait pembentukan dan legalisasi badan hukum.
Kadir berharap Kanwil Kemenkum Maluku Utara dapat menjadi mitra strategis dalam pembinaan koperasi. Kemitraan ini mencakup fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Selain itu, diharapkan ada bantuan dalam pembentukan perseroan perorangan bagi pelaku usaha.
Fasilitasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan birokrasi dan administratif. Dengan adanya dukungan ini, koperasi dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran. Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui koperasi.
Keterlibatan aktif Kanwil Kemenkum diharapkan mampu memberikan solusi konkret. Hal ini akan membantu koperasi anggota asosiasi untuk memenuhi standar legalitas yang berlaku. Dengan demikian, mereka bisa beroperasi dengan lebih aman dan profesional.
Kolaborasi untuk Peningkatan Nilai Ekonomi Masyarakat
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Rian Arvin, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi berbagai pihak. Sinergi ini sangat penting dalam upaya pemberdayaan koperasi di daerah. Beliau melihat potensi besar dari kerjasama lintas sektor ini.
Menurut Rian, langkah konkret yang dapat diambil adalah melalui legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Kedua aspek ini merupakan kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Dengan demikian, produk-produk lokal memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.
Kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi koperasi ini menciptakan ekosistem yang kondusif. Ekosistem ini mendukung pertumbuhan UMKM dan koperasi. Dengan adanya perlindungan hukum, inovasi dan kreativitas pelaku usaha dapat lebih berkembang.
Peningkatan nilai ekonomi ini tidak hanya berdampak pada koperasi itu sendiri. Namun juga pada kesejahteraan masyarakat luas di Maluku Utara. Ini adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/7424403/original/067133000_1780201664-fans-arsenal-29e740.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5382087/original/055220000_1760528668-Screenshot_2025-10-15_184230.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5238596/original/087393300_1748747549-000_48RG2XV.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7420087/original/015198300_1780197423-063_2278993204.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/7417398/original/086212500_1780195005-LOGO_HARI_LAHIR_PANCASILA_2026_REVISED-04.jpg){kind=logo}
