Merek Kolektif

Kanwil Kemenkum Malut bersinergi dengan Asosiasi Koperasi Merah Putih untuk memperkuat pemberdayaan koperasi di Ternate, fokus pada legalisasi badan hukum dan pendaftaran merek kolektif guna meningkatkan daya saing.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) berkoordinasi dengan DJKI untuk memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah, khususnya dalam meningkatkan pendaftaran Indikasi Geografis.

Kemenkum Kalsel aktif mendorong penguatan identitas Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan, menekankan pentingnya merek untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Miex gencar mendorong peningkatan pendaftaran HAKI di Singkawang. Ini krusial untuk melindungi produk lokal, menjaga identitas, dan meningkatkan daya saing di pasar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) gencar mendorong pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih, memastikan perlindungan hukum dan daya saing usaha di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang gencar memperkuat Perlindungan HAKI bagi produk unggulan daerah. Langkah ini penting untuk menjaga identitas, kualitas, dan daya saing produk lokal di pasar global.

Kemenkum Malut gencar mendorong 1.185 Koperasi Merah Putih (KMP) untuk memiliki merek kolektif. Inisiatif ini bertujuan melindungi kualitas produk lokal dan memperkuat daya saing masyarakat desa.

Kanwil Kemenkumham Sulteng gencar dorong pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Merah Putih di 1.981 koperasi, perkuat identitas usaha dan daya saing UMKM lokal.

Pemerintah mendorong pendaftaran merek kolektif koperasi sebagai strategi vital untuk meningkatkan nilai produk lokal, melindungi kekayaan intelektual, dan memperkuat ekonomi rakyat.

Kanwil Kemenkumham Sulteng serius menggarap perlindungan produk lokal Sigi melalui pendaftaran Indikasi Geografis dan Hak Cipta. Bagaimana langkahnya untuk meningkatkan daya saing?