Harga Terbaru Gas LPG 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg

Antisipasi lonjakan kebutuhan selama libur panjang, Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi. Bagaimana langkah ini memastikan ketersediaan dan ketepatan sasaran bagi masyarakat?

Pertamina Patra Niaga bersama Pemkab Probolinggo menggelar Operasi Pasar Elpiji di tiga kecamatan untuk menstabilkan harga dan ketersediaan elpiji 3 kg yang sempat langka.

Tambahan pasokan tersebut mulai disalurkan pada 17 Februari 2026 guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi menjelang dan selama Ramadan.

Sebanyak 3,15 juta tabung atau setara dengan 9.436 metrik ton akan disalurkan secara bertahap pada 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli gas LPG 3 Kg di pangkalan resmi. Masyarakat diuntungkan dengan harga yang lebih murah.

Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG Non Subsidi, Bright Gas tersedia di lapangan baik di Pangkalan maupun outlet modern.

Saat ini, banyak masyarakat terpaksa menggunakan tabung gas non subsidi 12 Kg seharga Rp200.000. Sehingga harus mengeluarkan dana lebih.

Pertamina klaim saat ini stok maupun penyaluran LPG bersubsidi dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Laode menyampaikan sejauh ini Indonesia cenderung mengimpor dari China.

Penambahan fakultatif tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan CNG sebagai pengganti tabung gas melon bersubsidi secara masif butuh berbagai tahapan.

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan pasokan dan distribusi LPG 3 Kg di Pamekasan aman, namun harga di tingkat pengecer menjadi sorotan utama.

Masyarakat diminta lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro memperketat pengawasan LPG bersubsidi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, mencegah kelangkaan, dan menghindari penyalahgunaan di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menutup pangkalan elpiji 3 kg yang diduga menimbun ribuan tabung, memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Tindakan tegas ini memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran.

Menurut dia, pemakaian DME sebagai pengganti LPG perlu dihitung secara kumulatif untuk net social benefit.

Komisi II DPRD Cianjur akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi atas kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Cianjur yang meresahkan masyarakat.

Penggunaan kompor listrik semakin diminati pelaku UKM dan rumah tangga sebagai solusi hemat biaya operasional di tengah lonjakan harga energi dunia, menawarkan efisiensi dan kemudahan teknologi yang signifikan.

Ombudsman Babel menemukan pangkalan LPG subsidi menjual gas 3 kilogram di atas HET, praktik ini merugikan masyarakat dan perlu pengawasan ketat.

Kemenperin bersama dengan para pengembang kawasan industri lantas melaporkan itu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.