Pemkab Lumajang Tutup Pangkalan Diduga Timbun Ribuan Tabung Elpiji, Picu Kelangkaan

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengambil langkah tegas dengan menutup operasional sebuah pangkalan elpiji 3 kilogram. Penutupan ini dilakukan di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, pada Sabtu (11/4) setelah ditemukan indikasi kuat penimbunan. Pangkalan tersebut diduga menimbun hingga sekitar 1.000 tabung gas bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan bahwa kelangkaan elpiji di wilayahnya tidak terlepas dari praktik penimbunan ilegal ini. Oleh karena itu, pihaknya langsung melakukan pengecekan di lapangan untuk memverifikasi laporan masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Penutupan pangkalan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agen, serta pangkalan elpiji. Rapat tersebut diselenggarakan menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram. Inspeksi mendadak pun dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendapatkan data akurat di lapangan.

Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya pelanggaran serius oleh pangkalan elpiji di Desa Jarit. Jumlah tabung elpiji yang disimpan pangkalan tersebut jauh melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap pangkalan seharusnya hanya diperbolehkan menyimpan sekitar 200 tabung gas bersubsidi.

Namun, di lokasi pangkalan yang ditutup, petugas menemukan hampir 1.000 tabung elpiji 3 kilogram tersimpan. Angka ini lima kali lipat dari batas maksimal yang diizinkan, mengindikasikan praktik penimbunan skala besar. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan masyarakat luas yang sangat membutuhkan pasokan elpiji.

Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa penemuan ini merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Penyimpangan distribusi seperti ini berdampak langsung pada kelangkaan pasokan elpiji di tingkat pengecer. Akibatnya, harga jual elpiji 3 kilogram melonjak drastis di luar batas kewajaran.

Dampak langsung dari dugaan praktik penimbunan elpiji ini adalah kelangkaan yang dirasakan oleh masyarakat Lumajang. Selain sulitnya mendapatkan pasokan, harga elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer juga mengalami kenaikan signifikan. Harga yang dilaporkan mencapai Rp24 ribu hingga Rp25 ribu per tabung, bahkan di beberapa wilayah tertentu tembus Rp35 ribu.

Angka tersebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp18 ribu per tabung. Kenaikan harga ini tentu sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada elpiji bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi ini mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga dan memicu keresahan di kalangan warga.

Bupati Indah Amperawati mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi elpiji, mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, hingga pangkalan, untuk menjalankan peran secara bertanggung jawab. Beliau menekankan pentingnya tidak mempermainkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti elpiji.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi di seluruh wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik penimbunan dan penyalahgunaan lainnya di masa mendatang. Pengawasan ketat diharapkan dapat memastikan pasokan elpiji tetap stabil dan harganya sesuai HET.

Selain itu, Pemkab Lumajang juga membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi elpiji. Laporan dari warga akan menjadi informasi berharga bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti dan mengatasi masalah di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam menjaga kelancaran distribusi.

Dengan berbagai langkah tegas dan pengawasan yang diperkuat, diharapkan distribusi elpiji bersubsidi di Lumajang dapat kembali normal. Harga elpiji diharapkan lebih terkendali dan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat praktik ilegal. Pemerintah daerah berupaya keras untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan elpiji bagi seluruh warga.

Sumber: AntaraNews