Pemerintah Alihkan Pasokan LPG Industri untuk Gas Melon Subsidi, Apa Penggantinya?

Menurut dia, pemakaian DME sebagai pengganti LPG perlu dihitung secara kumulatif untuk net social benefit.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan pasokan LPG untuk sektor industri, ke LPG 3 Kg untuk menjaga stok di tengah masyarakat. Alhasil, industri perlu mencari pasokan gas lain di luar LPG untuk menopang aktivitasnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M Kholid Syeirazi menilai, proses peralihan LPG untuk industri untuk menjaga kebutuhan gas melon bersubsidi di masyarakat sebenarnya bukan perkara instan. Lantaran industri pastinya bakal mencari pasokan gas lain dengan harga lebih mahal, semisal Dimetil Eter (DME).   

"Nanti kita perlu ada produk lain yang bisa menjadi substitusi LPG, seperti DME. Jadi substitusi meskipun kalau isunya keekonomian kan belum ekonomis," ujar Kholid di Jakarta, Kamis (9/4).

"Tapi kalau isunya adalah swasembada, isunya adalah kemandirian, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, ini menjadi salah satu isu," dia menekankan. 

Menurut dia, pemakaian DME sebagai pengganti LPG perlu dihitung secara kumulatif untuk net social benefit. Lantaran menurut kajian sejumlah ekonom, harga gas DME masih lebih mahal daripada LPG. 

"Yang penting kan bahan bakunya kita punya. Ada batu bara, itu kita olah bisa menopang ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor," imbuh dia. 

Protokol Krisis

Saat ditanyai lebih lanjut, Kholid belum bisa menghitung pengalihan LPG industri untuk LPG 3 Kg bakal berlaku hingga kapan. Sebab, kebijakan tersebut merupakan langkah darurat untuk menanggulangi dampak krisis yang terjadi saat ini.  

"Berlaku sebagai protokol krisis ini, penanggulangan krisis. Setelah itu ya akan diambil lagi. Pokoknya prioritas, termasuk kilang ya. Kilang itu yang naphta kemudian diolah menjadi profylene. Itu naphta diolah menjadi LPG," bebernya. 

"Intinya prioritas untuk kebutuhan rumah tangga. Karena misalnya kalau WFH konsumsi BBM turun, tapi konsumsi LPG bisa naik karena orang di rumah masak. Jadi prioritas itu untuk menambal kebutuhan domestik," kata dia. 

Alihkan LPG Industri ke Masyarakat

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk mengalihkan pasokan LPG kepada sektor industri untuk menjaga stok LPG 3 Kg di tengah masyarakat. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, pihaknya tengah memburu pasokan LPG baik dari impor maupun produksi dalam negeri. 

"LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan untuk dialihkan untuk kebutuhan LPG 3 kg, yang dimana kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu. 

Ditjen Migas Kementerian ESDM pun menginstruksikan kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran produksinya yang sebelumnya dijual untuk industri kepada Pertamina Patra Niaga. 

"Kami memberikan prioritas, usulan prioritas kepada kilang-kilang LPG swasta untuk diberikan produksinya penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga, yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," dia menambahkan.