LIVE

DPR Minta Menkeu dan Gubernur BI Tertibkan Gerai yang Tolak Pembayaran Tunai

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay meminta Menkeu dan Gubernur BI bertindak tegas terhadap gerai yang menolak pembayaran tunai, menyusul kasus viral.

dpr
DPR Minta Menkeu dan Gubernur BI Tertibkan Gerai yang Tolak Pembayaran Tunai
DPR Minta Menkeu dan Gubernur BI Tertibkan Gerai yang Tolak Pembayaran Tunai (merdeka.com)

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turun langsung menyikapi maraknya gerai yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Saleh menilai praktik gerai yang hanya menerima pembayaran nontunai seperti kartu atau QRIS sudah meluas dan perlu ditertibkan.

“Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang,” ucap dia dikutip Antara, Kamis (25/12).

Ingatkan Kewajiban Terima Rupiah

Saleh menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara jelas mengatur larangan menolak Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, kecuali terdapat keraguan atas keasliannya.

Menurutnya, ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum sehingga Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia perlu bersikap tegas.

“Sekali lagi, kalau ini dibiarkan akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Saleh merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang konsumen lanjut usia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti di halte Transjakarta kawasan Monas. Video tersebut diunggah akun Instagram @arli_alcatraz pada Kamis (18/12).

Dalam rekaman itu, seorang pria terlihat memprotes kebijakan toko yang mewajibkan pembayaran menggunakan QRIS.

Mengaku Pernah Mengalami

Saleh mengungkapkan bahwa praktik penolakan pembayaran tunai bukan hanya terjadi sekali. Ia mengaku pernah mengalami hal serupa di sejumlah restoran dan gerai.

“Saya sendiri saja, di beberapa restoran dan gerai, sering ditolak kalau mau bayar cash (tunai). Katanya, ketentuannya seperti itu dari atasan,” katanya.

Ia menilai kebijakan sepihak tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum.

“Kalau semua orang boleh buat aturan seperti itu, dipastikan akan terjadi carut-marut. Wibawa negara sebagai negara hukum akan sangat dilemahkan,” ujarnya.

Saleh juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan cashless only, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

“Kasihan, dia ditinggalkan zaman. Padahal, menurut undang-undang, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang cash,” ucapnya.

Saleh meminta pihak berwenang memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pihak yang memerintahkan gerai hanya menerima pembayaran nontunai.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Libur Idul Adha, Polisi Siapkan One Way Situasional di Jalur Puncak

{{caption}}
Curhatan Noel saat Dijenguk Istri di Hari Idul Adha

{{caption}}
Takbiran Sound Horeg di Jepara, Getaran Bikin Rumah Warga Ambrol

{{caption}}
Momen Prabowo Salat Idul Adha Bersama Diaspora Indonesia di Paris

{{caption}}
Tipu Muslihat Paranormal Gadungan, Ngaku Bisa Buang Sial lalu Gondol Motor Remaja

{{caption}}
Viral Kasus Pengeroyokan di Kemayoran, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Topik Terkait
{{caption}}
Banggar DPR: Penolakan Pembayaran Tunai Rupiah Bisa Berujung Pidana

Penjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.

Banggar DPR
{{caption}}
Banggar DPR: Penolakan Pembayaran Tunai Rupiah Bisa Berujung Pidana

Penjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi pidana berat. Banggar DPR RI menegaskan rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.

Banggar DPR
{{caption}}
Viral Toko Tolak Pembayaran Tunai, Banggar DPR: Jangan Sembarangan Tolak Rupiah, Bisa Pidana Satu Tahun

Sesuai undang undang tersebut, Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

rupiah
{{caption}}
Viral Video Nenek Beli Roti Pakai Uang Tunai Ditolak, DPR Minta BI Turun Tangan dan Bawa Ranah Hukum

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan video viral yang memperlihatkan seorang nenek yang ditolak membeli roti dengan uang tunai.

uang tunai
{{caption}}
Viral Video Lansia Ditolak Bayar Tunai, Roti’O Sampaikan Permintaan Maaf

Produsen Roti'O memberikan tanggapan setelah video seorang lansia yang marah viral, karena tidak bisa melakukan transaksi tunai dengan uang rupiah.

Cashless
{{caption}}
Viral Lansia Ditolak Bayar Tunai saat Beli Roti, BI Tegaskan Menolak Rupiah Melanggar Undang-Undang

Menolak pembayaran dengan uang tunai rupiah ternyata dapat berakibat sanksi. Mari kita simak penjelasan lengkap dari Bank Indonesia mengenai hal ini.

rupiah
{{caption}}
BI Sebut Pedagang Harus Terima Tunai dan Non Tunai, Praktisi: Kuncinya Fitur

Indra mengatakan, kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu  salah satunya terletak pada fitur.

Transaksi Digital
{{caption}}
Banyak Warung Tolak Transaksi Uang Tunai, Bank Indonesia Beri Peringatan Keras

Uang tunai rupiah merupakan alat transkasi yang sah di Indonesia.

Bank Indonesia
{{caption}}
Uang Logam Makin Ditinggalkan, Ditolak Hingga Dianggap Tak Laku

Setiap pecahan rupiah termasuk uang logam merupakan mata uang yang menggambarkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

rupiah
{{caption}}
DPR Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

berita update
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Blackout Sumatra, DPR Desak PLN Beri Kompensasi ke Konsumen

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

blackout sumatra
{{caption}}
Respons PKB Soal MK Wajibkan 30 Persen Caleg Perempuan

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

berita update
{{caption}}
584 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Aksi Demo di DPR dan BGN

Polisi mengerahkan 584 personel gabungan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di DPR/MPR RI dan Kantor BGN RI, Jakarta Pusat.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Gus Hilman Mulai Membaik Usai Kecelakaan Maut di Tol Paspro Akibatkan 2 Staf Meninggal

Kendaraan yang ditumpangi rombongan menghantam bagian belakang dump truk hingga menyebabkan dua staf pendamping meninggal dunia.

berita update
{{caption}}
Menkeu Purbaya Perpanjang Penempatan Dana Pemerintah di Bank Himbara, Begini Respons BRI

Kebijakan ini disambut positif oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang menilai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas likuiditas sektor keuangan nasional.

bank himbara
{{caption}}
Menkeu Akui Kendala Registrasi Coretax, Minta DJP Segera Sederhanakan Prosedur

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya Kendala Registrasi Coretax yang mempersulit wajib pajak, mendorong DJP untuk segera menyederhanakan sistem guna pelayanan optimal.

coretax
{{caption}}
Momen Kocak Menkeu Purbaya Sebut TNI 'Sweatshop', Kasad Maruli: Kita Cuma Dikasih Makan Doang Pak!

Menkeu Purbaya menyindir halus nasib prajurit TNI yang bekerja keras membangun jembatan darurat pasca-bencana dengan bayaran minimal.

aceh
{{caption}}
Menkeu Optimistis Pertumbuhan Kredit Double Digit Tercapai Awal 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin pertumbuhan kredit perbankan akan mendekati double digit pada Januari 2026, didorong injeksi dana Rp76 triliun.

apbn kita
{{caption}}
Menkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai Enam Persen pada 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat menyentuh enam persen pada 2026, didorong kebijakan pemerintah yang efektif dan pengelolaan fiskal hati-hati.

apbn
{{caption}}
Fakta Menarik: Yield SUN 10 Tahun Turun 95 BPS, Menkeu Sebut Pasar SBN Lanjutkan Tren Perbaikan di Kuartal III-2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan **pasar SBN** terus membaik pada Kuartal III-2025, ditandai penurunan yield dan dukungan likuiditas domestik yang kuat.

bank indonesia