DJP Selidiki Dugaan Penggelapan Pajak Era Booming Infrastruktur

Praktik tidak sehat tersebut umumnya terjadi pada sektor-sektor bahan konstruksi yang berbasis transaksi tunai (cash basis).

Ditemukan beberapa modus operandi semisal melakukan transaksi tanpa memakai rekening perusahaan, tapi melalui rekening milik karyawan.

Hal itu dia temukan saat mengunjungi PT Power Steel Mandiri di kawasan Industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pelaku industri mengungkap persebaran besi banci di pasaran acap kali mengabaikan kewajiban pajak.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Sebanyak 282 perusahaan diduga melakukan praktik lama dengan mengklaim mengekspor POME (Palm Oil Mill Effluent) dan Fatty Matter.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka faktur fiktif senilai Rp170 miliar ke Kejaksaan, menandai langkah serius pemerintah menindak penggelapan pajak yang merugikan negara dan menjadi pengingat bagi oknum penggelap pajak.

Tim Penyidikan DJP Aceh resmi melakukan penyerahan tersangka perpajakan berinisial HB ke Kejari Langsa, setelah diduga merugikan negara Rp454 juta dari PPN yang tidak disetorkan.

Tak hanya itu, tim juga menyita beberapa barang bukti setelah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap para pejabatnya.

Penelusuran Ditjen Pajak, para pengemplang tersebar di berbagai bidang usaha, mulai dari sektor ekstraktif hingga jasa keuangan.

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat memperpanjang pelaporan SPT Pajak hingga satu bulan, berakhir April 2026.

Dinas PUPR Papua Pegunungan memastikan proyek Pembangunan Jalan Jayapura-Wamena terus berlanjut hingga 2026, menjadi kunci peningkatan akses transportasi dan penggerak utama ekonomi wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai perbaikan jalan menuju daerah terisolasi Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, untuk memperlancar akses masyarakat dan layanan kesehatan.

Kodim 1705/Nabire terus menggalakkan Program Manunggal Air TNI untuk memastikan ketersediaan air bersih di wilayah sulit, seperti Kampung Topo, Papua Tengah, demi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Aceh Barat bertemu Danjen Kopassus untuk memperkuat Ketahanan Pangan Aceh Barat, membahas percepatan proyek irigasi vital dan penanganan banjir, menjanjikan kolaborasi strategis.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp7,06 miliar terkait insiden Jembatan Pulau Laut. Keberhasilan ini menunjukkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategi

Puluhan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, rusak parah akibat diterjang angin kencang. Kementerian PUPR bergerak cepat mendata Kerusakan Huntara Aceh Utara dan siapkan perbaikan darurat.