Dirut BPJS Kesehatan: Tak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2024

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan memastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan tidak akan mengganggu arus kas, asalkan tepat sasaran. Simak detailnya!

Artikel ini mengulas profil lengkap Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mulai dari perjalanan pendidikan, karier hingga prestasinya.

Dirut BPJS Kesehatan tegaskan pihaknya tak pernah gagal bayar klaim rumah sakit.

Dirut BPJS Kesehatan tegaskan pihaknya tak pernah gagal bayar klaim rumah sakit.

"Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar."

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada kepastian kapan terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.

Menkes Budi secara terang-terangan mengakui  anggaran BPJS Kesehatan terbatas untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Iuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.

Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

Jaya Negara menyatakan, bahwa dirinya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Sosial.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menuntaskan pendataan bantuan sosial (bansos) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Hari Raya Idul Adha untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengatasi masalah data desil yang tidak akurat.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.