Menkes Ungkap Iuran BPJS di 2025 Kemungkinan Tak Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan memastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan tidak akan mengganggu arus kas, asalkan tepat sasaran. Simak detailnya!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

"Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar."

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada kepastian kapan terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan.

Menkes Budi secara terang-terangan mengakui  anggaran BPJS Kesehatan terbatas untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.

Penekanan pada implementasi bertahap ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi yang mulus bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Dirut BPJS itu menegaskan iuran BPJS Kesehatan dengan skema KRIS ini akan dibayarkan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

Nantinya, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Menteri keuangan melakukan evaluasi saat KRIS diterapkan.

BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemenkes memperluas Program Skrining Mata dan Operasi Katarak gratis melalui CKG 2026 dan BPJS Kesehatan, menargetkan ratusan ribu kasus kebutaan yang mengancam produktivitas.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Mentok membentuk Kampung Binaan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan warga sekitar, sekaligus memperluas layanan kesehatan bagi publik.

BPJS Kesehatan mendorong perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks melalui skrining JKN.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) intensifkan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi campak, terutama di tengah tantangan kepercayaan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan petinggi kesehatan China, membahas potensi kerja sama kesehatan Indonesia China dalam penanganan TBC, obat tradisional, dan optimalisasi teknologi medis untuk memperkuat layanan kesehatan nasional.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memfasilitasi pemeriksaan medis pengemudi angkutan umum secara gratis guna menekan angka kecelakaan lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2026.

Angka kasus campak di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan pada pekan kesembilan 2026. Penurunan kasus campak ini berkat masifnya imunisasi dan edukasi kesehatan yang digalakkan Kemenkes.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berhasil membawa pulang dua penghargaan bergengsi di Festival of Innovation Award 2026, mengukuhkan capaian **Transformasi Digital Kemenkes** dalam inovasi layanan kesehatan Indonesia.

Satgas PRR terus memperkuat layanan kesehatan pascabencana di Sumatera dengan memobilisasi ribuan relawan dan memulihkan fasilitas kesehatan, memastikan akses masyarakat tetap terjaga.