Usai Polemik PBI JK, Wali Kota Denpasar Minta Maaf ke Publik

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Kantor BPJS Kesehatan Denpasar menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal, memicu dugaan kuat terkait polemik penonaktifan PBI JKN yang tengah hangat di Bali.

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menegaskan tidak ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan isu penonaktifan peserta PBI-JKN yang disebut-sebut instruksi Presiden. Ternyata, penonaktifan PBI-JKN ini murni berdasarkan pemutakhiran data DTSEN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Menteri Sosial mengklarifikasi bahwa deaktivasi JKN bagi sejumlah penerima bantuan didasarkan pada pembaruan data kesejahteraan, bukan instruksi presiden, mengungkap tantangan akurasi data dan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTS

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berbagai tantangan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berhasil diatasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 100 bangunan permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung Juli 2026, siap menyambut tahun ajaran baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Pemutakhiran DTSEN harus dimulai dari desa dan kelurahan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, demi penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga miskin ekstrem untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat, program yang menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas lengkap.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna, menekankan pentingnya pematangan persiapan Lebaran 2026, termasuk diskon transportasi, bantuan sosial, THR, dan stabilitas pangan untuk kelancaran mudik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tradisi kebersamaan dan toleransi lintas iman merupakan fondasi utama untuk menjaga ketenteraman masyarakat saat perayaan hari besar keagamaan yang berdekatan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.