LIVE

Usai Polemik PBI JK, Wali Kota Denpasar Minta Maaf ke Publik

Jaya Negara menyatakan, bahwa dirinya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Sosial.

menteri sosial
Usai Polemik PBI JK, Wali Kota Denpasar Minta Maaf ke Publik
Usai Polemik PBI JK, Wali Kota Denpasar Minta Maaf ke Publik (merdeka.com)

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, meminta maaf terkait adanya pernyataannya tentang penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).

Hal tersebut, merespon pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang meminta agar Wali kota Denpasar untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya yang dianggap menyesatkan.

Jaya Negara menyatakan, bahwa dirinya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Sosial.

"Saya selaku Walikota Denpasar, saya memohon maaf kepada bapak presiden dan juga bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan, bahwa bapak presiden menginstruksikan kepada menteri sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," kata Jaya Negara dalam keterangannya, Sabtu (14/2).

Inpres

Jaya Negara menyatakan, tidak ada niat untuk hal tersebut dan maksud dalam pernyataan itu terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami, adalah bapak presiden mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," jelasnya.

"Nah, berdasarkan data ini adalah keputusan Menteri Sosial Nomor 4, Poin C yang disebutkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan desil 1 sampai 5," lanjutnya.

BPJS Kesehatan

Kemudian, dia mendapatkan laporan dari BPJS Kesehatan bahwa di Kota Denpasar ada penonaktifan terhadap penerima manfaat PBI desil 6 sampai 10 sejumlah 24.401 jiwa ini.

"Untuk itulah kami melakukan rapat dan mengundang BPJS Kesehatan Kota Denpasar. Kami ingin mengambil suatu kebijakan, bahwa data yang di nonaktifkan itu, kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mencabut pernyataannya yang dinilai menyesatkan publik terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Walkot Denpasar menyebut penonaktifan PBI BPJS Kesehatan imbas dari instruksi presiden melalui Kemensos untuk menonaktifkan PBI Desil 6 sampai 10.

Gus Ipul menegaskan, pernyataan tersebut telah memunculkan kebingungan di masyarakat karena jauh dari fakta.

"Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Gus Ipul usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (13/2).

Gus Ipul menyampaikan, tidak ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana yang disebut dalam pernyataan Wali Kota Denpasar. Atas dasar itu, Gus Ipul meminta pernyataan agar tersebut segera dicabut dan disertai permintaan maaf kepada publik.

"Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," ujarnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Denpasar sebelumnya mengungkap bahwa ada instruksi presiden melalui Kemensos untuk menonaktifkan pasien PBI BPJS Kesehatan Desil 6 sampai 10.

"Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang Desil 6 sampai 10. Kebetulan Denpasar itu kena 24.401 jiwa," kata Jaya Negara, Selasa (10/2) .

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif Pajak 50 Persen untuk Industri Film

{{caption}}
Pramono Batal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman

{{caption}}
Bukan Bid'ah, Ini Sejarah Tasyakuran Sepulang Haji di Indonesia

{{caption}}
Reaksi PDIP Disebut Main Politik Dua Kaki

{{caption}}
Pramono Beberkan Fakta di Balik Viral Motor Ojol Diangkut Dishub

Topik Terkait
{{caption}}
5.301 Warga Terdampak Penonaktifan PBI JK Pasaman Barat, BPJS Kesehatan Beri Solusi

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Kantor BPJS Kesehatan Denpasar Dirisak OTK, Diduga Terkait Penonaktifan PBI JKN

Kantor BPJS Kesehatan Denpasar menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal, memicu dugaan kuat terkait polemik penonaktifan PBI JKN yang tengah hangat di Bali.

Bali
{{caption}}
Perkuat Akurasi Data PBI, Pemerintah Pastikan 152 Juta Jiwa Masuk Daftar Penerima

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Gus Ipul
{{caption}}
Permintaan Maaf Wali Kota Denpasar Singgung Presiden Prabowo di Kisruh Penonaktifan PBI BPJS

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

BPJS
{{caption}}
Wali Kota Denpasar Minta Maaf dan Klarifikasi Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menegaskan tidak ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Mensos Tegaskan Penonaktifan PBI-JKN Bukan Instruksi Presiden, Melainkan Pemutakhiran Data

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan isu penonaktifan peserta PBI-JKN yang disebut-sebut instruksi Presiden. Ternyata, penonaktifan PBI-JKN ini murni berdasarkan pemutakhiran data DTSEN.

Kesehatan
{{caption}}
Menteri Sosial Tegaskan Pemutakhiran Data PBI-JKN Bukan Instruksi Presiden, Kepala Daerah Diminta Narasi Tepat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Menteri Sosial Tegaskan Deaktivasi JKN Bukan Perintah Presiden, Berdasarkan Data DTSEN Terkini

Menteri Sosial mengklarifikasi bahwa deaktivasi JKN bagi sejumlah penerima bantuan didasarkan pada pembaruan data kesejahteraan, bukan instruksi presiden, mengungkap tantangan akurasi data dan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTS

JKN
{{caption}}
YLKI Desak Kemensos Perkuat Prinsip Perlindungan Data PBI JKN

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Mensos Gus Ipul Tegaskan Kuota PBI JK Tak Bertambah Meski Ada Reaktivasi

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

BPJS PBI
{{caption}}
Mensos Gus Ipul: 13,5 Juta Warga Penerima BPJS PBI Tahun 2025 Dinonaktifkan

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

BPJS PBI
{{caption}}
Mensos Buka Peluang 100 Ribu Pasien Kronis PBI Direaktivasi Otomatis

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

BPJS PBI Dinonaktifkan
{{caption}}
Sekolah Rakyat Permanen Pasuruan Siap Beroperasi Juli, Tampung Ratusan Siswa Baru

Dua Sekolah Rakyat Permanen Pasuruan, di Kota dan Kabupaten, segera beroperasi Juli 2026. Progres pembangunan mencapai tahap akhir, siap menampung ratusan siswa baru dengan fasilitas lengkap.

fasilitas pendidikan
{{caption}}
Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Bebas Titipan, Prioritaskan Keluarga Tidak Mampu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dalam penentuan siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, demi memastikan program ini menjangkau keluarga tidak mampu.

keluarga tidak mampu
{{caption}}
Presiden Prabowo: Pendidikan Wujudkan Hidup Layak dan Sejahterakan Rakyat Melalui Program Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama mewujudkan hidup layak dan kesejahteraan, menyoroti peran vital program Sekolah Rakyat dalam pemerataan akses pendidikan.

bali
{{caption}}
Prabowo Tekankan Pentingnya Jaga Kekayaan Negara Demi Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga dan dikelola demi kesejahteraan rakyat, khususnya melalui jalur pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

bali
{{caption}}
Instruksi Presiden Prabowo: Percepat Penambahan Sekolah Rakyat Bali Atasi Kesenjangan Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penambahan fasilitas Sekolah Rakyat Bali, merespons tingginya minat siswa kurang berdaya dan kapasitas yang terbatas, demi pemerataan akses pendidikan.

aset negara
{{caption}}
Presiden Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat di Tabanan Bali, Disambut Tarian Khas

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali, menegaskan komitmen pemerintah terhadap akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga rentan.

anak miskin
{{caption}}
Kemenkes Pastikan Harga Obat Tetap Terkendali di Tengah Fluktuasi Rupiah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

bpjs
{{caption}}
Ojol dan Opang Depok Bakal Dapat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan

Pemkot Depok sedang mengkaji pemberian bantuan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.

berita update
{{caption}}
Wamenaker Ungkap Hasil Investigasi, Gaji THR Hillcon Belum Terbayar Penuh

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

bpjs
{{caption}}
Kasus Gagal Ginjal Melonjak 5 Tahun Terakhir, Biaya BPJS Kesehatan Naik 476 Persen

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

berita update
{{caption}}
Cerita di Balik Helm dan Jaket Ojol, Rasa Aman yang Kini Lebih Nyata

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

berita update
{{caption}}
Fasilitas Kesehatan IKN Siap Layani ASN di Ibu Kota Nusantara dengan Optimal

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

asn