LIVE

BPJS Kesehatan Identifikasi Perusahaan Belum Patuh Jaminan Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

bpjs kesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.
BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan. (AntaraNews)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tulungagung mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban. Perusahaan-perusahaan ini belum memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Aturan secara tegas mewajibkan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta program jaminan kesehatan. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Tulungagung, Lusie Wardani, menyoroti temuan pelanggaran ini. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada.

Identifikasi ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan kepatuhan rutin di wilayah kerja Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat 1.544 perusahaan telah diperiksa. Hasilnya menunjukkan masih adanya perusahaan yang abai terhadap kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan.

Kewajiban Perusahaan dalam Jaminan Kesehatan Pekerja

Undang-Undang telah secara jelas mengatur kewajiban setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lusie Wardani menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan minimal dua pekerja wajib mematuhi aturan ini. Kewajiban ini berlaku untuk semua skala usaha, dari kecil hingga besar.

Program BPJS Kesehatan dirancang untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja. Dengan terdaftar, pekerja akan mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya besar. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya.

Hingga akhir tahun 2025, data BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menunjukkan 2.655 badan usaha telah terdaftar di wilayah kerjanya. Angka ini mencakup perusahaan di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Khusus untuk Tulungagung, terdapat 1.675 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya.

Temuan Pelanggaran dan Dampaknya

Dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan, Lusie Wardani mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang ditemukan. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah perusahaan tidak menanggung iuran BPJS Kesehatan pekerja. Akibatnya, banyak karyawan yang sudah terdaftar justru harus membayar iuran secara mandiri.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menemukan kasus pekerja yang masih terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Padahal, status mereka sebagai pekerja di perusahaan seharusnya membuat perusahaan mengambil alih pembiayaan iuran. Kondisi ini menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan iuran pemerintah.

Pihak BPJS Kesehatan secara proaktif melakukan pemeriksaan kepatuhan secara rutin. Dalam sehari, tim pemeriksa dapat menjangkau 40 hingga 50 perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan mereka. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.544 perusahaan telah diperiksa, dan hasilnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih bervariasi.

Lusie Wardani menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendorong Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan dan memastikan semua pekerja mendapatkan hak jaminan kesehatan mereka.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bahas Rupiah 18.000 per Dolar AS, ini Hasil Rapat DPR dan Pemerintah

{{caption}}
Detik-Detik Pabrik Ikan di Pati Terbakar

{{caption}}
Bayang-Bayang Granat di Perguruan Cikini

{{caption}}
Pramono Buka Peluang Gratiskan Ancol hingga Ragunan saat HUT Jakarta

{{caption}}
Polisi Ungkap Sosok Terduga Pembakar 3 Santri di Lombok Tengah

{{caption}}
Sony Sonjaya Mengaku Siap Buka-bukaan

Topik Terkait
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Perkuat Pengawasan Jaminan Pensiun Bitung di Perusahaan Besar

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut intensifkan pengawasan jaminan pensiun Bitung di empat perusahaan besar. Upaya ini memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Pengawasan Jaminan Pensiun
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Perkuat Pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulawesi Utara intensifkan pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung, menyasar perusahaan besar demi memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Pengawasan Jaminan Pensiun
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan Banten Gandeng Kejati Optimalkan Kepatuhan Iuran Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan
{{caption}}
Trivia JKN: 2.762 Badan Usaha Terdaftar di Sulut, BPJS Kesehatan Ajak Perusahaan Daftarkan Pekerja

BPJS Kesehatan mengajak ribuan badan usaha di Sulawesi Utara untuk mendaftarkan pekerjanya ke program JKN, demi jaminan kesehatan dan kepastian biaya.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Wajib Tahu! Perusahaan di Biak dengan 10+ Karyawan Punya Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor menegaskan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha dengan 10+ karyawan, atau terancam sanksi berat. Lindungi pekerja Anda sekarang!

Disnaker Biak
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan Batam & Disnaker Kepri Dorong Main Kontraktor Beri Perlindungan Pekerja

Masih banyak perusahaan Subkontraktor yang tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berita BPJS Ketenagakerjaan
{{caption}}
UU Kesehatan Baru Tak Wajibkan Perusahaan Daftarkan Pegawai sebagai Peserta BPJS Kesehatan

UU Kesehatan yang baru disahkan tidak lagi mewajibkan perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

UU Kesehatan
{{caption}}
BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Transparansi dan Responsivitas Layanan Melalui Kemitraan Media

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Capaian Positif: 91,11% Lansia NTT Terlindungi Jaminan Kesehatan PBI JKN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Kemenkes Luncurkan Skrining Kanker Kolorektal Gratis, Deteksi Dini Selamatkan Nyawa

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Wamenkes Ungkap Skrining Kanker Kolorektal Kini Terintegrasi CKG, Sasar Usia Rentan

Wakil Menteri Kesehatan mengumumkan integrasi skrining kanker kolorektal ke Program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG), menyasar masyarakat usia 45 tahun ke atas. Langkah ini diharapkan mampu mendeteksi dini kanker usus yang sering terlambat ditangani.

bpjs kesehatan
{{caption}}
DPRD Dukung Peningkatan RSUD Benda Kota Tangerang Naik Kelas Jadi Tipe C

DPRD Kota Tangerang menyatakan dukungan penuh untuk peningkatan RSUD Benda dari tipe D menjadi tipe C, demi optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat.

bpjs kesehatan
{{caption}}
BPJS Kesehatan Buka Suara Kabar Iuran JKN Naik, Begini Penjelasan Lengkap Manajemen

Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi.

berita update
{{caption}}
640 Pekerja SPPG Kutai Timur Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Lindungi Hak Kesehatan Menyeluruh

Sebanyak 640 Pekerja SPPG di Kutai Timur kini menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, memastikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi para relawan Program Makan Bergizi Gratis.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Pemkab Nagan Raya Jamin Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Miskin Tanpa Batasan Desil

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan Layanan Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat miskin, mengabaikan batasan desil data. Ini komitmen Pemkab untuk keadilan sosial di sektor kesehatan.

aceh
{{caption}}
DPRD Samarinda Soroti Pengalihan Beban BPJS PBI, Desak Solusi Konkret Jaminan Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

anggaran kesehatan
{{caption}}
Pemkab Bogor Gencarkan Validasi PBI JK Nonaktif, Jaga Keberlanjutan UHC

Pemerintah Kabupaten Bogor serius melakukan validasi peserta PBI JK nonaktif demi memastikan data akurat dan menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat.

bogor sehat
{{caption}}
388 Warga Miskin Madura Terima Donasi JKN, BPJS Kesehatan Apresiasi Perusahaan Donatur

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Dinkes Kaltim Jamin Layanan Kesehatan Lancar di Tengah Evaluasi Iuran JKN

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

apbd