Cara Unik BUMN Askrindo Turun Tangan Cegah Pernikahan Usia Anak

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan akses pendidikan layak menjadi kunci utama mencegah pernikahan dini, yang berisiko tinggi menyebabkan stunting dan perceraian, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menginisiasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Perkawinan Anak, sebuah langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Dinas P2KBP3A Pangkep aktif menguatkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggencarkan upaya pencegahan pernikahan anak di wilayahnya, mengingat masih tingginya kasus yang terjadi.

Angka **pernikahan anak** di Bangka Belitung masih tinggi, mencapai 20,10% perempuan menikah di bawah 19 tahun. BKKBN Babel gencar edukasi untuk menekan dampak buruknya.

BKKBN menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia, mengingat risiko kesehatan dan sosial yang mengintai, serta target usia ideal pernikahan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menggandeng Fatayat NU untuk memperkuat Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini, langkah krusial menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa kolaborasi ini penting?

Pemkab Lebak mengajak masyarakat untuk tidak menikahkan anak usia dini guna menekan angka stunting dan mempersiapkan generasi emas. Angka remaja melahirkan di Lebak tercatat paling tinggi di Banten, berkorelasi dengan tingginya kasus pernikahan dini.

Pemkab Lombok Timur gencar perkuat peran kepala desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mengapa masalah ini krusial dan bagaimana dampaknya bagi masa depan generasi muda?

Mereka menikah karena hamil duluan, lalu cerai setelah melahirkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan keselamatan layanan penyeberangan adalah prioritas utama perusahaan di tengah tingginya mobilitas, diperkuat standar operasional dan kesiapan armada.

Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Gresik menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Apakah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar mampu mewujudkan pemerataan bagi masyarakat dan menciptakan lapan

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengumumkan penetapan seluruh laba tahun buku 2025 sebagai dividen tunai sebesar Rp190,85 miliar, menunjukkan komitmen kuat perseroan terhadap pemegang saham dan optimisme akan kinerja berkelanjutan.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program peningkatan pendidikan di Kabupaten Karawang.

Tim Penggerak PKK Mimika secara serius menanggulangi masalah kekerasan perempuan dan anak, pernikahan dini, dan putus sekolah yang masih marak di Papua Tengah, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan se

Pemerintah Kota Pekalongan memperkuat edukasi pranikah bagi calon pengantin untuk menekan angka perceraian. Langkah ini diharapkan menciptakan keluarga yang lebih siap dan harmonis di tengah dinamika sosial.

Pemerintah Kabupaten Sigi serius mengimplementasikan Perda Kesehatan Reproduksi demi mencegah pernikahan dini dan menekan angka stunting di daerah, memastikan kualitas tumbuh kembang anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius mendalami dugaan perkawinan anak yang viral di Luwu, melibatkan siswi SMA dan pria 71 tahun. Kasus dugaan perkawinan anak ini menjadi perhatian publik. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov Sulsel?

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan peran aktif Muslimat NU di NTB untuk mencegah pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga demi masa depan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Kuningan bertekad mempercepat Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga ke pelosok desa, melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan pendidikan dan kualitas SDM.