Pemkab Kuningan Genjot Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah hingga Pelosok Desa

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, secara serius memfokuskan upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di wilayahnya. Inisiatif ini tidak hanya menyasar pusat kota, melainkan hingga ke pelosok desa, dengan memperkuat peran pemerintah kecamatan dan desa dalam menangani anak tidak sekolah (ATS).

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa peningkatan RLS merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Gerakan kolektif ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan pendidikan yang ada di daerah.

Saat ini, RLS masyarakat Kabupaten Kuningan masih berada di angka sekitar 7,91 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas VIII. Angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional, sehingga memerlukan langkah percepatan signifikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kuningan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan menempatkan peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh kondisi RLS di Kuningan yang masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Bupati Dian Rachmat Yanuar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Menurut Bupati Dian, permasalahan rendahnya RLS tidak dapat diselesaikan hanya oleh Disdikbud, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Keterlibatan aktif dari tingkat kabupaten hingga desa diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Angka RLS Kuningan yang mencapai 7,91 tahun mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP kelas VIII. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan.

Untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) dan meningkatkan RLS, Pemerintah Kabupaten Kuningan meminta para camat dan kepala desa untuk melakukan pendataan secara rinci. Metode pemetaan mikro akan diterapkan untuk mengidentifikasi setiap anak usia sekolah yang tidak bersekolah di wilayah masing-masing.

Bupati Dian Rachmat Yanuar menekankan bahwa pendataan harus akurat dan detail, mencakup identitas, alamat, bahkan dokumentasi, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Data yang terkumpul kemudian akan diselaraskan dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), untuk memastikan program bantuan pendidikan efektif dan efisien.

Selain pendataan, pemerintah desa juga diminta untuk mengidentifikasi penyebab utama anak putus sekolah. Faktor-faktor umum yang sering menjadi pemicu antara lain kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, serta tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Kuningan. Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong peningkatan angka putus sekolah di daerah ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan telah menyiapkan program inovatif untuk mendukung peningkatan RLS secara masif. Program pendidikan kesetaraan berbasis desa akan diluncurkan pada tahun pelajaran 2026-2027, dengan membuka kelas jauh di berbagai pelosok desa.

Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan, Carlan, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Melalui kelas jauh, diharapkan lebih banyak anak dan remaja yang dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Program ini juga akan melibatkan mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi di Kuningan sebagai duta pendidikan non-formal. Mahasiswa yang berasal dari desa-desa di Kuningan akan membantu proses pembelajaran warga belajar di desa masing-masing, memberikan dukungan langsung dan memotivasi masyarakat untuk terus belajar.

Sumber: AntaraNews