Pernikahan Dini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius mendalami dugaan perkawinan anak yang viral di Luwu, melibatkan siswi SMA dan pria 71 tahun. Kasus dugaan perkawinan anak ini menjadi perhatian publik. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov Sulsel?

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan akses pendidikan layak menjadi kunci utama mencegah pernikahan dini, yang berisiko tinggi menyebabkan stunting dan perceraian, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan peran aktif Muslimat NU di NTB untuk mencegah pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga demi masa depan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menginisiasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Perkawinan Anak, sebuah langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Pemerintah Kabupaten Kuningan bertekad mempercepat Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga ke pelosok desa, melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan pendidikan dan kualitas SDM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigi mengintensifkan kolaborasi lintas OPD untuk menekan angka Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang masih menjadi prioritas di Sulawesi Tengah.

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

Pemerintah Kabupaten Maros terus menggenjot percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kelompok sasaran, berhasil menekan angka prevalensi secara signifikan dan kini berfokus mencapai target nasional 19,8 persen.

Pemerintah Kabupaten Buol gencar melakukan penguatan fungsi Posyandu, menjadikannya pusat layanan kesehatan dan sosial masyarakat yang terintegrasi untuk atasi masalah krusial.

Pemerintah Kota Bogor mengapresiasi kinerja penanganan stunting yang menunjukkan tren penurunan. Berbagai strategi diterapkan, termasuk komitmen ASN dan inovasi digital, demi mencapai target nol kasus baru di 2025.

Kanwil Kemenkumham Babel bersama PLBHJ menggalakkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, mengingat dampak buruknya pada masa depan anak dan bangsa. Simak selengkapnya!

Pemkab Lebak mengajak masyarakat untuk tidak menikahkan anak usia dini guna menekan angka stunting dan mempersiapkan generasi emas. Angka remaja melahirkan di Lebak tercatat paling tinggi di Banten, berkorelasi dengan tingginya kasus pernikahan dini.

Perusahaan konsisten terhadap komitmen nyata menyongsong Generasi Emas ke depan.

Kepala Disdukcapil Sulawesi Utara menegaskan bahwa bonus demografi Indonesia berada di tangan generasi muda. Ketahui bagaimana peran krusial mereka dalam membentuk masa depan Indonesia Emas 2045.

Sekolah Siaga Kependudukan hadir sebagai solusi edukasi penting untuk siswa, mengintegrasikan pemahaman kependudukan demi mencegah pernikahan dini dan membentuk generasi berkualitas. Penasaran bagaimana program ini bekerja?

Pernikahan dini berisiko picu depresi, kecemasan, hingga PTSD, terutama jika terjadi dalam relasi yang tidak sehat dan tanpa kesiapan mental yang matang.

Pelaporan dilakukan LPA sebagai bentuk upaya edukasi kepada masyarakat, bahwa pernikahan anak di bawah umur bisa dipidana sesuai undang-undang.