BPK Temukan Ada Kelebihan Bayar EO Penyelenggara G20

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan sertifikasi tanah dan PNBP.

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun

Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan mengatakan, kondisi lantai 4 atau tempat yang dilahap si jago usai terbakar saat ini 80 persen.