Bappenas: Ekonomi Sirkular Kurangi Emisi Hingga 49 Persen

Pemerintah Indonesia sendiri dinyatakan telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular untuk tahun 2025-2045.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Leonardo AA Teguh Sambodo menyebut bahwa ekonomi sirkular dapat mengurangi emisi 40-49 persen.

"Ekonomi sirkular dapat berkontribusi pada upaya mitigasi, mencapai 40 persen hingga 49 persen pengurangan emisi dengan (keterlibatan) 27 negara (yang) telah menguraikan peta jalan jangka panjang, termasuk Indonesia,” kata Leonardo dalam Kick Off & Penandatanganan Implementation Agreement Proyek InCircular: Promoting a Circular Economy dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (27/11).

Dia menyampaikan bahwa Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, yang baru selesai telah menyepakati aksi dan komitmen kolektif untuk mengatasi krisis iklim (Global Mutirão).

Kesepakatan dalam konferensi tersebut ialah menggandakan adaptation finance (pendanaan untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim) pada 2025, dan tiga kali lipat pada 2035, yang didukung inisiatif sukarela (Akselerasi Implementasi Global dan Misi Belém untuk mencapai 1,5 derajat Celcius). Upaya tersebut juga dibarengi komitmen mempromosikan informasi dengan prinsip integritas, dan melawan narasi palsu.

Menurut Teguh, berbagai komitmen itu harus diubah menjadi kemajuan yang terukur melalui kebijakan lebih kuat, pembiayaan inklusif, dan penerapan teknologi hijau nan cepat. "Ekonomi sirkular juga diakui sebagai landasan dalam menghadapi krisis iklim," ungkap dia.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Mulai dari tempat pembuangan sampah yang meluap, kekurangan bahan baku daur ulang, dan ketergantungan terhadap pasar ekspor.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan saat ini disebut beralih ke infrastruktur hijau dan produk ramah lingkungan, yang diharapkan dapat mempercepat transisi hijau dan sirkular.

Pemerintah Indonesia sendiri dinyatakan telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular untuk tahun 2025-2045.

Dokumen ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yaitu pangan, tekstil, elektronik, konstruksi, dan kemasan plastik. Tujuan dari rencana tersebut untuk meningkatkan tiga indikator utama untuk mencapai ekonomi sirkular, yakni tingkat input sirkular nasional (national circular input rate), tingkat penggunaan (usage rate), dan tingkat daur ulang (recycling rate).

Perumusan Peta Jalan Ekonomi Sirkular

Perumusan Peta Jalan Ekonomi Sirkular turut menggunakan pendekatan ISO 59000 untuk mendefinisikan indikator, strategi, dan tindakan

Lebih lanjut, peta jalan ini berfungsi sebagai acuan utama untuk mengembangkan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Di bawah Presiden Prabowo, kata Teguh, ekonomi sirkular telah diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, memperkuat pengelolaan food loss and waste, mempromosikan produk ramah lingkungan, dan mempercepat rantai nilai daur ulang.

"Khususnya terkait tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPR (Extended Producer Responsibility), skema ini memberdayakan produsen untuk bertanggung jawab penuh atas siklus hidup produk mereka, mulai dari hulu dalam mendorong praktik desain dan produksi yang lebih berkelanjutan," ungkap dia.

Di sisi hilir, EPR disebut mempercepat pengumpulan material sekunder untuk dimanfaatkan lebih lanjut, dan didaur ulang secara bertanggung jawab.

Saat ini, EPR di Indonesia diatur dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak 2019, 26 produsen dikatakan sudah menyerahkan peta jalan EPR mereka, dengan 21 di antaranya telah menerapkan program terverifikasi, mencapai pengumpulan dan pengolahan sampah hampir 80 ton per tahun.

"Dalam waktu dekat, kami berencana untuk memperkuat skema EPR dengan melibatkan kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian Perindustrian," ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.